JAKARTA – Setelah proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selesai dilakukan, para petugas KPPS siap menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Masa kerja KPPS untuk Pemilu 2024 telah ditentukan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, dimulai sejak 25 Januari 2024 hingga 23 Februari 2024.
KPPS, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (10), merupakan kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kelompok ini terdiri dari tujuh orang yang terdiri dari satu ketua dan enam anggota.
Berdasarkan Pasal 27 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
Baca Juga:
Adapun tugas dan wewenang KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 31, antara lain:
Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS.
Baca Juga:
Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan Petugas Pemungutan Suara (PPS).
Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPS, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan disegel.
Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara, serta menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota (PPS) melalui PPS.
Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan saksi peserta pemilihan.
Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, KPPS memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi dalam Pemilu 2024, serta memastikan bahwa hak pilih masyarakat dapat dilaksanakan dengan adil, jujur, dan transparan.
(A/08)
MEDAN Sebuah video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar (pungli) oleh seorang oknum polisi terhadap seorang pengendara sepeda
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Tim Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pen
Hukum dan Kriminal
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada empat terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus hukum yang menjerat Tiktokers Vadel Badjideh akhirnya memasuki babak baru dengan digelarnya sidang pembacaan dakwaan di Pen
Entertainment
MEDAN Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, memberikan klarifikasi terkait polemik kewajiban penyediaan
Ekonomi
LABUHANBATU UTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,88 milia
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan meng
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa ekspor batik Indonesia mencatatkan kinerja gem
Seni dan Budaya
TAPANULI SELATAN Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Polres Tapanuli Selatan bekerja sama dengan Palang Merah I
Nasional
ACEH UTARA Seorang warga Kabupaten Aceh Utara, berinisial EM (30), akhirnya berhasil kembali ke Tanah Air setelah lebih dari dua tahun m
Peristiwa
