JAKARTA – Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bahwa tidak semua daerah di Indonesia siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, daerah-daerah dengan indeks demokrasi yang masih rendah dapat mempertimbangkan sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini disampaikan Djarot dalam kesempatan konferensi pers di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024).
Djarot menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa menjadi alternatif bagi daerah yang belum cukup siap untuk sistem pemilihan langsung, terutama yang memiliki tantangan dalam hal demokrasi. “Ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung, itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah,” ujarnya.Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa salah satu keuntungan dari pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah pengurangan praktik politik yang boros anggaran. Sistem Pilkada langsung yang membutuhkan biaya besar, menurutnya, sering kali memicu intervensi dari berbagai pihak, termasuk aparat dan partai politik. Djarot mencontohkan, salah satu dampak buruk dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah penggunaan anggaran yang tidak efisien, seperti pada praktik bansos yang kerap digunakan untuk meraih suara kandidat tertentu.”Bagaimana bansos itu digelontorkan terus-menerus agar menguntungkan kandidat-kandidat tertentu. Bagaimana proses perhitungan suara dan sebagainya, kemarin terjadi misalkan di Papua sampai sekarang itu masih ada keributan,” kata Djarot, yang juga mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
Namun demikian, Djarot menekankan bahwa daerah dengan tingkat demokrasi yang tinggi, seperti DKI Jakarta, masih dapat mempertahankan sistem Pilkada langsung. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah tersebut tetap bisa berpartisipasi secara maksimal dalam memilih pemimpinnya.Djarot juga menyarankan agar pemerintah dan DPR RI melakukan evaluasi mendalam terkait sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada di Indonesia. Ia menilai, perubahan sistem pemilu harus dikaji dengan hati-hati, memperhitungkan dampak dan potensi konsekuensi yang akan ditimbulkan.“Maka ini perlu kita evaluasi secara langsung, termasuk bagi para penyelenggara dan pemberian sanksi diskualifikasi bagi mereka-mereka yang melanggar,” ungkap Djarot. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan hanya satu perusahaan yang tetap dii
Nasional
MEDAN Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, memberikan apresiasi atas pelatihan Probity Audit yang diadakan oleh Badan
Pemerintahan
BENGKULU Seorang mahasiswi berinisial R (23), warga Gang Abadi RT 02 RW 01, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong
Hukum dan Kriminal
JAKBAR Sebanyak 20 unit bus bekas TransJakarta terbakar di area Pool Terminal Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa (
Peristiwa
GRONINGEN Tim nasional Belanda tampil luar biasa dengan mengalahkan Malta 80 dalam pertandingan Grup G kualifikasi Piala Dunia 2026 zona E
Olahraga
TOBA Dalam upaya melindungi warisan budaya yang nyaris punah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Toba menggelar kegi
Nasional
MEDAN Belimbing wuluh atau yang sering disebut belimbing sayur, adalah buah kecil berwarna hijau dengan rasa asam yang khas. Selain seri
Kesehatan
LONDON Setelah dua hari negosiasi intensif di London, Amerika Serikat dan Tiongkok akhirnya mencapai kesepakatan awal berupa kerangka ke
Internasional
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muham
Nasional
BERLIN Pemerintah Jerman tengah mengkaji langkah kontroversial untuk menghapus salah satu dari sembilan hari libur nasional yang ada saa
Internasional