Bawaslu: Hoaks dan Ujaran Kebencian Paling Banyak Disebarkan Lewat TikTok Selama Pilkada 2024

JAKARTA -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa TikTok menjadi platform paling banyak digunakan untuk menyebarkan informasi hoaks dan ujaran kebencian selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Temuan ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, pada Kamis (12/12/2024) di Jakarta.

Lolly Suhenty menjelaskan bahwa TikTok menjadi saluran utama bagi penyebaran informasi yang melanggar aturan Pemilu, termasuk hoaks dan ujaran kebencian. Hal ini disebabkan oleh format konten yang mudah dicerna dan cepat disebarluaskan di kalangan pengguna.

“Kenapa TikTok? Karena objek yang bergerak menjadi konten yang mudah diserap oleh khalayak. Kurang dari semenit, konten yang diberikan dapat memengaruhi penerima informasi,” kata Lolly, menjelaskan alasan di balik popularitas platform tersebut dalam menyebarkan informasi negatif selama Pilkada 2024.

Menyikapi temuan tersebut, Lolly berharap evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, terutama terkait dengan pengawasan siber. Menurutnya, di era digitalisasi seperti saat ini, pengawasan terhadap konten di media sosial sangat penting untuk memastikan jalannya demokrasi yang sehat.

“Saya harap dengan adanya evaluasi ini, kita dapat meningkatkan kapasitas pengawasan, khususnya dalam dunia maya atau dunia digital ini, agar pemilu berjalan lebih bersih dan terhindar dari penyebaran informasi yang merugikan,” pungkas Lolly.

Penemuan Bawaslu ini menegaskan betapa pentingnya pengawasan terhadap media sosial selama tahapan Pilkada. TikTok, dengan populasi penggunanya yang besar, telah menjadi sarana yang mudah dijangkau oleh calon pemilih, namun juga memiliki potensi besar untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, Bawaslu RI akan terus bekerja sama dengan platform media sosial untuk menanggulangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta memastikan pemilu serentak 2024 berjalan dengan lebih transparan dan adil.

(N/014)