JAKARTA –Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 28 petugas penyelenggara pemilu wafat selama pelaksanaan Pilkada 2024. Penyebab utama kematian adalah kelelahan dan serangan jantung akibat padatnya tugas selama tahapan Pilkada.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja (Raker) bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar di Ruang Rapat Sriwijaya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
“Per 8 Desember 2024, kami mencatat ada 28 petugas yang meninggal dunia. Kebanyakan karena kelelahan dan serangan jantung,” ujar Bima Arya.
Bima Arya menyebutkan, jumlah petugas yang wafat pada Pilkada 2024 lebih rendah dibandingkan Pilkada 2020, di mana 41 petugas dilaporkan meninggal dunia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius Kemendagri untuk memastikan kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
“Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tentu angkanya lebih rendah. Namun, tetap saja ini menjadi catatan bagi kita semua untuk mengurangi atau bahkan menihilkan kasus petugas meninggal saat menjalankan tugas,” katanya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Kemendagri memastikan adanya santunan kecelakaan kerja bagi petugas yang meninggal dunia. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, setiap petugas yang wafat akan menerima santunan sebesar Rp36 juta serta biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.
“Kami memastikan santunan ini dapat segera disalurkan untuk keluarga petugas yang telah wafat sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka,” tambah Bima Arya.
Kemendagri juga berkomitmen melakukan evaluasi mendalam untuk meningkatkan sistem kerja penyelenggara pemilu agar lebih efisien dan manusiawi. “Kami akan terus memperbaiki mekanisme kerja untuk menghindari tekanan berlebihan yang dapat memengaruhi kesehatan petugas di lapangan,” pungkasnya.
(N/014)
MEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas atau Berobat Gratis Sumut Berkah yang diluncurkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut
Pemerintahan
JAKARTA Industri manufaktur Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94 persen selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subian
Ekonomi
JAKARTA Aktris Sandra Dewi mengajukan keberatan hukum atas penyitaan sejumlah aset yang diduga terkait kasus korupsi timah yang menjerat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan persetujuan historis untu
Politik
JAKARTA Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin sore telah membubarkan diri den
Peristiwa
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasok
Ekonomi
ACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
Politik
PEKANBARU Ketua Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jekson Sihombing, ditangkap aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan kasus pemer
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke74 Humas Polri tahun 2025, Polda Aceh menggelar serangkaian kegiatan yang mengajak part
Pemerintahan
BATU BARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mekar Baru memperkenalkan produk hasil olahan tanaman bunga
Pemerintahan
