Hasan Nasbi Ingatkan: Masalah Terkait Banjir Harus Ditarik Puluhan Tahun, Bukan Salahkan Menteri Baru
JAKARTA Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik saling sindir antarmenteri yang mencuat pascabencana banjir
NASIONAL
Medan – Tim Pemenangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 2, Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sekitar 1.500 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Permintaan tersebut diajukan setelah pihaknya menilai ada sejumlah masalah yang mengganggu jalannya pemungutan suara pada Pilkada 2024, termasuk bencana banjir yang melanda Kota Medan.
Juru Bicara Tim Pemenangan Ridha-Rani, Fuad Akbar, menjelaskan bahwa usulan tersebut diajukan setelah mereka melakukan evaluasi terkait kondisi di lapangan. Banjir yang melanda sejumlah daerah di Medan dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menghalangi warga untuk memberikan suara. Selain itu, adanya pemindahan lokasi TPS tanpa pemberitahuan yang jelas kepada warga, serta berbagai temuan kejanggalan di beberapa TPS, semakin memperkuat alasan pihaknya untuk mengusulkan PSU.
“Kami sudah menyampaikan surat resmi kepada KPU Medan untuk mengusulkan PSU di 1.500 TPS dari total 3.326 TPS di Kota Medan. Ini merupakan hasil dari evaluasi kami terhadap kondisi yang ada di lapangan,” kata Fuad pada konferensi pers, Kamis (28/11/2024).
Fuad menjelaskan bahwa beberapa TPS yang terendam banjir tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan dalam beberapa kasus, warga yang rumahnya terendam banjir tidak bisa mendatangi TPS meskipun lokasi tersebut masih dapat beroperasi. Selain itu, Fuad menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di beberapa TPS yang tetap melaksanakan pemungutan suara meski kondisi banjir menghalangi akses warga.
“Ada beberapa TPS yang tetap melanjutkan pemungutan suara meski terendam banjir. Hal ini tentunya mengurangi partisipasi pemilih karena banyak warga yang tidak bisa datang ke TPS,” ungkap Fuad.
Tim pemenangan juga mencatat adanya kejanggalan lainnya selama proses pemungutan suara, seperti surat suara yang tidak dicoret atau disilang meskipun tidak digunakan. Fuad menilai hal ini sebagai suatu kesalahan prosedural yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.
Lebih lanjut, Fuad juga mengungkapkan bahwa tim pemenangan mereka telah menemukan dua video yang memperlihatkan dugaan praktik kecurangan, yaitu seorang perempuan yang mencoblos lebih dari satu surat suara dan penggunaan identitas orang lain untuk mencoblos. Selain itu, terdapat juga video yang memperlihatkan lebih dari satu surat suara yang dibuka sekaligus, yang menambah keraguan terkait proses pemungutan suara yang berlangsung.
“Kami juga mendapatkan informasi adanya upaya untuk mendatangkan orang dari luar daerah untuk melakukan pencoblosan di Medan. Ini sangat mencurigakan dan sedang kami kumpulkan bukti-bukti terkait hal ini,” tegas Fuad.
Fuad mengimbau agar KPU Medan menanggapi serius laporan tersebut dan melakukan verifikasi terhadap masalah yang terjadi di lapangan. Tim pemenangan Ridha-Rani berharap agar pemilihan Wali Kota Medan kali ini dapat berlangsung dengan jujur dan adil, serta memastikan setiap warga mendapatkan hak pilihnya.
“Semua ini kami ajukan demi terciptanya Pilkada yang bersih, adil, dan transparan. Kami tidak ingin ada suara rakyat yang hilang atau tercemar oleh praktik kecurangan,” tambah Fuad.
Sebagai langkah selanjutnya, pihak tim pemenangan Ridha-Rani berencana untuk terus mengumpulkan bukti-bukti dan mendampingi proses hukum yang berlaku, serta memastikan agar setiap kendala yang mengganggu pelaksanaan Pilkada dapat segera ditangani dengan baik.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik saling sindir antarmenteri yang mencuat pascabencana banjir
NASIONAL
JAKARTA Advokat asal Jakarta Barat, Arjana Bagaskara Solichin, mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap pemerintah Ind
HUKUM DAN KRIMINAL
BIREUEN Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang putus
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan praktik rasuah dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat terus dipercepat melalui koo
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan penanganan pascabencana banjir dengan menata ulang sistem drainase dan me
PEMERINTAHAN
ASAHAN Kepolisian Resor Asahan melalui Polsek Kota Kisaran menangkap tiga warga yang diduga melakukan penyulingan dan penimbunan Bahan B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di internal
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali normal setelah lumpur banjir bandang melumpuhkan fasilitas ters
KESEHATAN
LANGKAT Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah pulih pasca
NASIONAL