JAKARTA- Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, baru-baru ini berbagi cerita mengenai perbincangannya dengan Habib Muksin saat ia sowan ke kediaman Anies Baswedan. Dalam kesempatan tersebut, Habib Muksin bertanya tentang apakah Monas bisa digunakan untuk kegiatan demo. Pramono, dengan tegas, menjawab bahwa Monas tidak boleh digunakan untuk aksi demo.
“Habib Muksin tanya, boleh nggak untuk demo? Nggak boleh, Habib. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau mau demo depan Balai Kota boleh, tapi kalau demo di Monas nggak,” ungkap Pramono, saat menghadiri ‘Silaturahmi Masyarakat Jakarta’ yang diselenggarakan oleh Forum Ulama Habaib (FOHUB) Jakarta, di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (21/11/2024).
Perbincangan itu dilanjutkan dengan pertanyaan lain dari Habib Muksin, yang menanyakan apakah Monas bisa digunakan untuk kegiatan ibadah. Pramono menjawab, Monas sangat memungkinkan untuk digunakan dalam kegiatan ibadah, dengan catatan harus tetap menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua agama di Jakarta.
“Saya bilang, ‘Sangat boleh, Habib. Tetapi, saya juga harus adil bagi semua agama’. Walaupun saya tahu agama yang lain nggak mungkin pake di Monas untuk itu. Pasti agama Islam yang akan dominan,” jelas Pramono.
Dalam acara tersebut, Pramono juga menekankan pentingnya hubungan yang terbuka dan transparan antara ulama dan pemimpin. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bisa menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, tanpa memandang agama atau golongan. Pramono juga menyampaikan komitmennya untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya beragama Islam, tetapi juga bisa menjaga keberagaman di Jakarta.
“Saya nggak perlu cerita detail, tetapi ini menjadi komitmen saya. Sebagai partnership itu harus terbuka apa adanya dan transparan. Bagi saya, sebenarnya saya tidak pengin hanya jadi gubernur yang beragama Islam,” tutupnya.
Dengan visi ini, Pramono berharap dapat membangun Jakarta menjadi kota yang inklusif dan dapat memberikan ruang bagi semua kelompok untuk berkembang dalam keberagaman.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
