KPU RI Evaluasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Soroti Potensi Kejenuhan Politik Masyarakat

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang digelar di tahun yang sama. KPU mengingatkan bahwa meskipun pemilihan serentak ini bertujuan untuk efisiensi, namun bisa memicu kejenuhan politik di kalangan masyarakat yang berpotensi mengurangi partisipasi pemilih.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, dalam diskusi panel (FGD) persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Menurut Idham, evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama sangat diperlukan untuk menentukan apakah jadwal penyelenggaraan ini harus tetap dipertahankan atau perlu disesuaikan dengan situasi politik yang ada.

“Sekarang sudah mulai banyak wacana di ruang publik bahwa penting untuk mengevaluasi apakah pemilu dan pilkada diadakan di tahun yang sama atau tidak. Apakah ada jeda waktu yang cukup agar masyarakat bisa mendalami masalah Pilkada dengan lebih baik,” ungkap Idham dalam kesempatan tersebut.

Idham menambahkan bahwa beberapa survei yang dilakukan menunjukkan adanya fenomena political fatigue atau kejenuhan politik, yang menjadi akibat dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara bersamaan. Kejenuhan ini, menurutnya, bisa berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang, padahal salah satu tujuan utama dari Pilkada adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

“Beberapa survei menunjukkan masyarakat mulai merasa lelah dengan intensitas politik yang tinggi. Hal ini bisa menyebabkan penurunan partisipasi, padahal kita seharusnya meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada,” kata Idham.

Dalam diskusi tersebut, Idham berharap tingkat partisipasi pemilih di Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa mencapai target yang telah ditentukan, yakni sekitar 82 persen. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa tingginya kelelahan politik masyarakat berpotensi menjadi kendala dalam mewujudkan harapan tersebut.

Idham juga mencatat bahwa masalah kejenuhan politik ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, KPU juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran politik dan memfasilitasi masyarakat agar tetap antusias dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, dengan adanya beban politik yang semakin berat, dibutuhkan strategi yang lebih matang agar Pilkada dapat berjalan sukses tanpa menurunkan kualitas partisipasi pemilih.

Pentingnya diskusi lebih lanjut mengenai evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Evaluasi yang matang dan pemahaman terhadap kondisi sosial politik yang ada akan sangat menentukan kelancaran jalannya Pemilu dan Pilkada di masa depan.

(JOHANSIRAIT)