BITVONLINE.COM MEDAN -Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 resmi dimulai pada Rabu, 25 September 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah menerbitkan sejumlah aturan yang mengatur pelaksanaan kampanye ini.
Tahapan kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024, memberikan kesempatan kepada pasangan calon (paslon) untuk melancarkan strategi mereka dalam menarik suara masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menandatangani Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 20 September 2024, yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam kampanye.
Jadwal Kampanye Pilkada Serentak 2024 25 September – 23 November 2024: Kampanye yang mencakup pertemuan terbatas, tatap muka, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan. 10 November – 23 November 2024: Iklan media massa cetak dan elektronik. 24 – 26 November 2024: Masa tenang. 27 November 2024: Pelaksanaan Pemungutan Suara. Aturan Kampanye Pendidikan Politik: Kampanye dilaksanakan sebagai bentuk pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pelaksana Kampanye: Dilaksanakan oleh partai politik atau pasangan calon, serta gabungan partai politik dan tim kampanye. Materi Kampanye: Harus mencakup visi dan misi yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah, serta menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Larangan Selama Masa Kampanye Mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945. Menghina individu, agama, suku, ras, golongan, calon, dan partai politik. Melakukan kampanye berupa hasutan, fitnah, atau pengadu domba. Menggunakan kekerasan atau ancaman. Mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Merusak alat peraga kampanye. Menggunakan fasilitas pemerintah. Melakukan kegiatan di luar jadwal KPU.Dengan dimulainya masa kampanye ini, diharapkan semua pihak dapat melaksanakan kegiatan kampanye dengan bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan demokratis.
(N/014)
DENPASAR Sebanyak delapan personel terbaik Polda Bali resmi diberangkatkan untuk bergabung dalam misi perdamaian dunia Perserikatan Bang
Politik
MEDAN Ulos merupakan karya warisan budaya dari masyarakat Suku Batak yang berasal dari daerah Sumut. Ulos menjadi salah satu karya Batak d
Seni dan Budaya
MEDAN Walau tidak mendapat perhatian serius dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Bupati Samosir Vandiko T Gultom, perin
Seni dan Budaya
REDELONG Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bener Meriah, Polda Aceh, resmi menyerahkan tersangka dan barang bukti kas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) melayangkan desakan keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Ka
Peristiwa
BANDA ACEH Perkembangan penggunaan media sosial di Aceh kini memasuki fase yang mengkhawatirkan. Fenomena temeunak atau saling menghina,
Peristiwa
BOGOR Kasus sengketa tanah yang menyeret nama pendakwah muda Taqy Malik terus menjadi sorotan publik. Ia didesak untuk membongkar Masjid
Peristiwa
JAKARTA Sidang gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem M
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Indosat Tbk, Irsyad Sahroni, pada Rabu (8/10/20
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai masyarakat Sumut, khususnya Kota Meda
Politik
