JAKARTA -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi bagi bakal pasangan calon (paslon) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Pengumuman ini dilakukan di Hotel Luminor Jakarta pada Kamis (5/9), menandai dimulainya proses evaluasi lebih lanjut sebelum pelaksanaan pemilihan.
Anggota KPU Jakarta, Dody Wijaya, mengungkapkan bahwa salah satu syarat administrasi utama adalah surat keterangan mundur bagi bakal paslon yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR, baik untuk periode saat ini maupun periode mendatang. “Kami minta dilengkapi di antaranya adalah terkait dengan surat keterangan bahwa proses pengunduran diri sedang proses dari Kesekjenan DPR,” kata Dody Wijaya kepada wartawan.
Di antara bakal paslon yang terpengaruh oleh ketentuan ini adalah Rano Karno, kader PDI Perjuangan yang saat ini juga merupakan anggota DPR. Rano, yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029, sedang dalam proses pencalonan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Pramono Anung.
Baca Juga:
Dalam hal ini, Rano Karno harus memenuhi persyaratan administrasi dengan mengajukan surat pengunduran diri dari kursi DPR yang akan dia tinggalkan setelah terpilih di Pilgub Jakarta. “Beliau karena calon terpilih anggota DPR 2024, maka kami minta surat dari partai politik kepada KPU RI bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dari calon terpilih,” jelas Dody Wijaya.
Rano Karno kembali terpilih menjadi anggota DPR setelah memperoleh 149 ribu suara dari daerah pemilihan Banten III. Dengan majunya ia sebagai calon wakil gubernur, kursi DPR-nya akan digantikan melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).
Baca Juga:
Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, menambahkan bahwa KPU memberikan waktu bagi bakal paslon untuk memperbaiki syarat administrasi yang belum lengkap. “Masa perbaikan syarat administrasi adalah tiga hari, dimulai Jumat (6/9) hingga Minggu (8/9). Secara garis besar, kami sudah serahkan kepada bakal pasangan calon untuk segera dilengkapi paling lambat tanggal 8 September,” kata Wahyu Dinata.
Pengumuman ini menandai langkah awal dalam proses panjang menuju Pilgub Jakarta 2024. Dengan perbaikan persyaratan yang dijadwalkan, KPU berharap seluruh bakal paslon dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, memastikan transparansi dan keabsahan proses pemilihan mendatang.
Kegiatan pemilihan ini diharapkan berjalan lancar, dengan semua persyaratan administrasi yang diperlukan dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan integritas dan kelancaran Pilgub Jakarta yang akan datang.
(N/014)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
