Bupati Karo Dukung Tim Paduan Suara GBKP Tampil di Panggung Internasional
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
MEDAN –Pengumuman Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan dukungan kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution, untuk Pilkada Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 tidak mengejutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meskipun PDIP dan PKS sebelumnya menjalin komunikasi intens dan bahkan sempat memberikan sinyal koalisi, keputusan PKS untuk mendukung Nasution menghapus harapan koalisi yang sempat ada.
Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak terkejut dengan keputusan PKS tersebut. Dalam wawancara pada Selasa pagi, Aswan Jaya mengatakan, “Enggak, enggak kaget.” Menurutnya, sejak awal PKS memang telah menunjukkan dukungan kepada Bobby Nasution, dan meskipun ada periode di mana dukungan itu tampaknya ditarik, tidak ada perubahan signifikan dalam arah dukungan PKS.
PKS sebelumnya mengumumkan dukungannya terhadap Bobby Nasution pada Jumat (2/8/2024). Dukungan ini diperkuat dengan kehadiran Bobby di Kantor DPP PKS di Jakarta pada hari tersebut. Keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis PKS untuk mendukung Nasution, yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo, dalam kontestasi politik mendatang.
“Karena sejak awal mereka sudah sempat mengumumkan itu. Dan itu sebenarnya benar,” jelas Aswan Jaya. Ia menambahkan bahwa meskipun PKS sempat menarik dukungannya, keputusan akhir mereka tidak mengejutkan, mengingat hubungan awal yang sudah terjalin antara kedua pihak.
Pada Senin (8/7/2024), PKS sebelumnya sempat menyampaikan dukungan kepada Bobby Nasution, namun pengumuman tersebut kemudian diklarifikasi oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Syaikhu menjelaskan bahwa saat itu belum ada keputusan definitif mengenai dukungan partai. Namun, keputusan akhir yang mendukung Nasution kembali menegaskan orientasi politik PKS.
PDIP dan PKS sempat melakukan pendekatan untuk menjalin koalisi, termasuk mengunjungi Kantor DPW PKS pada Rabu (10/7/2024). Saat itu, beberapa sinyal koalisi tampak muncul, seperti penggunaan kode-kode simbolik yang menunjukkan niat baik dari kedua belah pihak. Namun, situasi politik yang dinamis dan pergeseran dukungan PKS menjadikan peluang koalisi antara PDIP dan PKS semakin tertutup.
Dalam perkembangan terbaru, PDIP tampaknya harus menyesuaikan strateginya dalam menghadapi Pilgub Sumut 2024. Meski koalisi dengan PKS tidak terwujud, PDIP tetap akan melanjutkan langkah politiknya untuk menentukan calon yang akan diusung dalam kontestasi politik mendatang.
(N/014)
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap. Kepala Dinas Peker
PEMERINTAHAN
MEDAN Pada malam ke7 Ramadan 1447 H, Ustad Dr. Awaludin, M. Pd memberikan tausyiah singkat tentang kiat meraih kebahagiaan hidup di Mes
AGAMA
JAKARTA Sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga asal India untuk operasional logistik Koperasi Merah Putih dilaporkan telah tiba di Indonesi
EKONOMI
MEDAN Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menyoroti lonjakan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Anggaran sebesar Rp 428 juta untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah (BCKS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN