JAKARTA -Ki Darmaningtyas, pengamat sekaligus aktivis pendidikan Taman Siswa, menyatakan bahwa kebijakan pengembalian penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang pendidikan SMA merupakan langkah paling realistis yang bisa diambil oleh pemerintah.
Menurutnya, sejumlah faktor seperti keterbatasan jumlah guru ASN, minimal durasi mengajar per minggu, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi alasan utama mengapa kebijakan ini menjadi solusi yang tepat.
"Dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, kembali ke sistem penjurusan di SMA seperti yang diterapkan pada masa lalu adalah kebijakan yang paling realistis," ujar Ki Darmaningtyas di Jakarta, Rabu (16/04/2025).
Ki Darmaningtyas menilai bahwa pengadaan kembali penjurusan akan memberikan dampak positif yang signifikan, salah satunya adalah memberikan arah yang lebih jelas bagi para siswa dalam memilih program studi di perguruan tinggi.
Ia menambahkan, penjurusan juga mempermudah sekolah dalam mengatur jadwal pembelajaran karena kebutuhan guru untuk setiap mata pelajaran di masing-masing jurusan sudah diketahui dengan pasti.
"Hal ini akan membantu pemerintah untuk memprediksi kebutuhan guru SMA di tiap mata pelajaran. Selain itu, kekurangan guru juga bisa dihitung dengan lebih akurat," jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya penjurusan, kebutuhan infrastruktur fisik di sekolah juga dapat dihitung secara lebih presisi, seperti jumlah ruang kelas dan laboratorium untuk masing-masing jurusan.
Penjurusan juga memberikan kejelasan mengenai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar di tingkat SMA.
Ki Darmaningtyas menekankan pentingnya memperhatikan waktu yang tepat untuk memberlakukan penjurusan.
Ia mengusulkan agar penjurusan dilakukan pada semester kedua (Kelas X), setelah siswa memiliki pemahaman yang cukup tentang semua mata pelajaran, sehingga mereka dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Alternatif lainnya adalah melakukan penjurusan saat siswa naik ke Kelas XI, memberikan waktu lebih banyak bagi mereka untuk menemukan kecenderungan dan potensi diri mereka.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memenuhi kriteria berhak me
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah harus digunakan
Pemerintahan