Wamen Diktisaintek: Ada Sindikat di Balik Kecurangan UTBK SNBT 2025, Punya Kelas VVIP hingga Ekonomi

JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Diktisaintek), Fauzan, mengungkap fakta mengejutkan terkait kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.

Ia menyebut adanya sindikat besar dan sistemik di balik aksi curang tersebut, yang bahkan sudah memiliki layanan berdasarkan kelas sosial.

"Iya. Itu sudah sistemik, ada sindikat. Ada kelas VVIP, ada kelas bisnis, ada juga kelas ekonomi," ujar Fauzan kepada wartawan di Kantor Kemenko PMK, Selasa (29/4/2025).

Lebih lanjut, Fauzan mengatakan bahwa sindikat ini menggunakan alat-alat canggih yang sulit dideteksi, termasuk perangkat komunikasi tersembunyi seperti kamera di kancing baju, behel gigi elektronik, hingga kacamata pintar.

Bahkan, ada alat komunikasi yang disembunyikan di dalam telinga peserta.

"Alat yang kami temukan terakhir bahkan dimasukkan di telinga untuk menyamarkan," katanya.

Kecurangan yang Terorganisir dan Sudah Lama Berlangsung

Fauzan juga menegaskan bahwa praktik semacam ini bukanlah hal baru.

Saat menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang pada 2013, ia sudah menemui sindikat joki yang menyasar program studi bergengsi seperti Fakultas Kedokteran.

"Kecurangan seperti ini tidak hanya terjadi sekarang. Saya yakin, tes-tes prestisius lainnya juga rentan disusupi praktik serupa," katanya.

Skala Kecil, Tapi Tidak Ditolerir

Ketua Umum SNPMB, Prof. Eduart Wolok, mencatat total 14 kasus kecurangan selama dua hari pelaksanaan UTBK SNBT 2025.

Rinciannya, 9 kasus pada 23 April dan 5 kasus pada 24 April.

Jika dibandingkan dengan jumlah peserta hadir yang mencapai 196.328 orang, maka angka tersebut setara dengan 0,0071 persen.

"Memang kecil, tapi sekecil apapun bentuk kecurangan, kami tidak akan mentolerir," tegas Prof. Eduart dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube SNPMB BPPP, Jumat (25/4/2025).

Pihak panitia SNPMB menegaskan telah melakukan penelusuran lebih lanjut ke 13 pusat pelaksanaan UTBK yang terindikasi menjadi lokasi terjadinya kecurangan.*

(km/a008)