JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi menyepakati bahwa pendidikan antikorupsi akan menjadi mata kuliah wajib (MKWK) di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Kesepakatan tersebut diumumkan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang digelar di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2025).
"Sudah ditandatangani bahwa pendidikan antikorupsi masuk ke dalam mata kuliah wajib kurikulum. Jadi nanti semua mahasiswa akan mendapatkan pelajaran tentang antikorupsi," ujar Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo.
Baca Juga:
Ibnu menyebut beberapa universitas, seperti Universitas Janabadra, telah lebih dulu menerapkan mata kuliah ini. Ia berharap penerapan luasnya di seluruh kampus akan memperkuat budaya antikorupsi sejak bangku kuliah.
Baca Juga:
Edukasi Sejak Dini: Dari PAUD hingga Mahasiswa
Tak hanya di tingkat pendidikan tinggi, KPK juga mendorong pendidikan antikorupsi sejak usia dini. Dalam acara Hardiknas 2025, KPK turut menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa PAUD, SD, dan SMP.
"Pendidikan antikorupsi sejak dini itu penting. Melalui guru dan orang tua, kita bisa membentuk moral dan karakter anak agar antikorupsi jadi bagian dari hidupnya," ujar Ibnu.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan usia anak.
"Untuk PAUD kita gunakan metode dongeng dan cerita. Untuk anak SD kita ajak menonton film yang mengajarkan nilai kejujuran," katanya.
Dengan langkah ini, KPK ingin memastikan bahwa pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga penanaman integritas dan karakter anti korupsi sejak dini.*
TAPANULI SELATAN Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79, jajaran Polsek Batangtoru Polres Tapanuli Selatan melaksanakan kegiat
Nasional
MEDAN Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut), M Basir Hasibuan, mengungkapkan kekhawatirannya terhada
Nasional
MURATARA Insiden tragis mengguncang lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tetap a
Hukum dan Kriminal
MEDAN Manajemen PSMS Medan terus melakukan langkah konkret menjelang persiapan musim kompetisi 20252026. Hari ini, mereka melakukan aud
Olahraga
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal demi menja
Politik
JAKARTA Suasana peresmian proyek energi terbarukan yang tersebar di 15 provinsi Indonesia, termasuk Papua Selatan, mendadak cair dan pen
Politik
MEDAN Tim gabungan yang terdiri dari Bea dan Cukai, Karantina, Pol Airud, TNI, BAIS, Dinas Perdagangan, serta Kejaksaan berhasil menggag
Hukum dan Kriminal
MATARAM Keberhasilan proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil di Gunung Rinjani tak hanya mencerminkan sinergitas lintas sektor, namu
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Desa (DPP FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos., menyampaikan ucapan selamat a
Komunitas