Rp 17 Triliun untuk 11.000 Sekolah, Prabowo: Jangan Ada Korupsi Dana Pendidikan

BOGOR -Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang digelar di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya revitalisasi sekolah dan mendesak pemerintah daerah untuk ikut bertanggung jawab dalam memperbaiki mutu sarana dan prasarana pendidikan.

Prabowo menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 22 persen dari APBN, namun menurutnya masih banyak sekolah dengan kondisi memprihatinkan, seperti atap bocor dan toilet minim.

"Mari kita waspadai. Mari kita jujur, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah sampai kepada alamat yang ditujukan," ujar Prabowo dalam pidatonya, Kamis (2/5/2025).

Presiden meminta pemerintah daerah mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar tepat guna, sembari menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mencari solusi untuk menambah anggaran.

"Penghematan terus-menerus, perbaiki sekolah dalam waktu yang secepat-cepatnya," imbuhnya.

Pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 17 triliun untuk perbaikan 11.000 sekolah, dari total 330.000 sekolah yang ada di Indonesia.

Prabowo mengingatkan agar anggaran untuk rakyat tidak diselewengkan dan tidak dikorupsi.

TV untuk Sekolah Terpencil

Dalam langkah inovatif, Prabowo juga mengungkap rencana pembagian TV untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil agar siswa bisa mengakses bahan belajar.

"Sasaran saya, pertengahan 2026 semua sekolah bisa mendapatkan TV," tegasnya.

Fokus Kesejahteraan Guru

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pemerintah akan meluncurkan bantuan langsung bagi guru honorer, serta memberikan bantuan studi sebesar Rp 3 juta per semester bagi guru yang belum menyelesaikan D4 atau S1.

"Dengan cara ini kita berharap mutu pengajaran meningkat dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan nasional," ucap Mu'ti.

Kemendikdasmen juga sedang melakukan Uji Keterbacaan Ruang Murid melalui Superaplikasi Rumah Pendidikan, untuk menyerap umpan balik dari lebih dari 100 sekolah.

DPR Soroti Pemerataan Layanan Pendidikan

Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan refleksi dan komitmen terhadap janji konstitusi.

"Masih banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa internet, bahkan tanpa bangku memadai," tegas Puan.

Ia menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan desa, yang menurutnya masih menjadi pekerjaan besar bangsa.*

(jp/a008)