MEDAN– Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 3/PUU-XXII/2024 yang melarang pungutan dalam bentuk apapun untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Rico menyatakan pihaknya menyambut baik keputusan tersebut, namun perlu melakukan kajian menyeluruh terutama terhadap dampaknya terhadap sekolah swasta yang selama ini memiliki sistem dan sumber pembiayaan tersendiri.
Baca Juga:
"Saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu bersama akademisi dan para praktisi ekonomi. Saya melihat putusan MK ini baik, tetapi apakah negara sanggup untuk melaksanakannya? Ini menjadi pertanyaan penting, dan kami perlu kaji secara komprehensif," kata Rico, Kamis (29/5/2025).
Rico menegaskan, implementasi kebijakan sekolah gratis tidak bisa serta-merta diterapkan tanpa memperhatikan aspek teknis, terutama pada sekolah swasta yang beroperasi di bawah naungan yayasan dan memiliki kebutuhan keuangan berbeda-beda.
Baca Juga:
"Kalau sekolah swasta inikan sistemnya berbeda karena itu yayasan. Biaya operasional sekolah swasta pun bervariasi, dari yang elit hingga yang menengah. Ini yang akan kita dalami dulu," lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, Pemko Medan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk membahas pelaksanaan teknis serta pembiayaan kebijakan tersebut.
"Terkait hal ini, kita akan berkomunikasi dengan Dikdasmen terkait kebijakan secara teknis pembiayaan dan pelaksanaannya," jelas Rico.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk sekolah swasta, dalam pembahasan implementasi putusan MK agar dapat diterapkan secara adil dan tepat sasaran di Kota Medan.
"Semua pihak akan kita ajak dalam ruang diskusi, termasuk sekolah swasta. Namun, kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan Dikdasmen, barulah kita bahas secara bersama hasilnya," pungkasnya.
Putusan MK yang melarang pungutan pendidikan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan skema pembiayaan pendidikan agar tetap berjalan maksimal tanpa membebani masyarakat.
(mi/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal