MEDAN– Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 3/PUU-XXII/2024 yang melarang pungutan dalam bentuk apapun untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Rico menyatakan pihaknya menyambut baik keputusan tersebut, namun perlu melakukan kajian menyeluruh terutama terhadap dampaknya terhadap sekolah swasta yang selama ini memiliki sistem dan sumber pembiayaan tersendiri.
"Saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu bersama akademisi dan para praktisi ekonomi. Saya melihat putusan MK ini baik, tetapi apakah negara sanggup untuk melaksanakannya? Ini menjadi pertanyaan penting, dan kami perlu kaji secara komprehensif," kata Rico, Kamis (29/5/2025).
Rico menegaskan, implementasi kebijakan sekolah gratis tidak bisa serta-merta diterapkan tanpa memperhatikan aspek teknis, terutama pada sekolah swasta yang beroperasi di bawah naungan yayasan dan memiliki kebutuhan keuangan berbeda-beda.
"Kalau sekolah swasta inikan sistemnya berbeda karena itu yayasan. Biaya operasional sekolah swasta pun bervariasi, dari yang elit hingga yang menengah. Ini yang akan kita dalami dulu," lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, Pemko Medan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk membahas pelaksanaan teknis serta pembiayaan kebijakan tersebut.
"Terkait hal ini, kita akan berkomunikasi dengan Dikdasmen terkait kebijakan secara teknis pembiayaan dan pelaksanaannya," jelas Rico.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk sekolah swasta, dalam pembahasan implementasi putusan MK agar dapat diterapkan secara adil dan tepat sasaran di Kota Medan.
"Semua pihak akan kita ajak dalam ruang diskusi, termasuk sekolah swasta. Namun, kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan Dikdasmen, barulah kita bahas secara bersama hasilnya," pungkasnya.
Putusan MK yang melarang pungutan pendidikan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan skema pembiayaan pendidikan agar tetap berjalan maksimal tanpa membebani masyarakat.
(mi/a008)
LUBUK PAKAM Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 menjadi momen istimewa bagi para santri di Kabupaten Deli Serdang. adsenseBupat
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan teknologi internet baru yang diklaim lebih murah dari
Sains & Teknologi
MAKKAH Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Wamenhaj RI) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan pertemuan resmi dengan Wakil Men
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memperketat pelarangan impor pakaian bekas dalam karung (balpre
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto
Politik
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BIRate) di level 4,75 persen. adsenseKeputusan tersebut
Ekonomi
JAKARTA Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMMSPSI), Sudarto, m
Pemerintahan
TANJUNGBALAI Tim kuasa hukum terdakwa kasus narkotika, Rahmadi, menilai perkara yang menjerat kliennya sarat rekayasa dan penuh kejangga
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Aceh terhadap provinsi tetan
Pemerintahan
NIAS SELATAN Dua warga Kabupaten Nias Selatan yang tergabung dalam Kelompok Pemerhati Keuangan Daerah melaporkan dugaan penyimpangan dan
Hukum dan Kriminal
