PADANG— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
Putusan MK No: 3/PUU-XXII/2024 tersebut menyatakan bahwa negara wajib menjamin pendidikan dasar gratis, termasuk bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Baca Juga:
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.
Oleh karena itu, Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan para kepala daerah guna memastikan implementasi putusan tersebut berjalan efektif di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
"Putusan MK itu final dan mengikat serta harus dilaksanakan. Ini menjadi landasan hukum yang jelas untuk menjamin akses pendidikan dasar yang merata dan gratis," ujar Bima saat ditemui di Padang, Kamis (29/5/2025).
Ia menambahkan, pelaksanaan putusan tersebut harus disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kapasitas fiskal masing-masing wilayah.
Apalagi saat ini sedang berlangsung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga penyesuaian perlu segera dilakukan.
"Kemendagri akan segera mengumpulkan kepala daerah dan Bappeda untuk membahas penyesuaian kebijakan ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait guna menyusun mekanisme yang realistis namun tetap sesuai standar pelayanan minimal," tambahnya.
Dalam amar putusan MK, ditegaskan bahwa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" adalah kewajiban negara, termasuk pada lembaga pendidikan swasta yang menerima dana bantuan pemerintah.
Langkah ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong pendidikan inklusif dan terjangkau bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.*
(mt/a008)
BELAWAN Seorang konten kreator asal Belawan yang dikenal luas dengan nama Ketua Separo menjadi korban pembegalan brutal di Jalan K.L. Yo
Hukum dan Kriminal
JAKARTA sejumlah warga penyandang disabilitas menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pelaksanaan Job Fair Jakarta Barat yang digelar di GO
Nasional
MEDAN Sebanyak enam calon murid baru (CMB) di SMAN 3 Medan resmi dibatalkan kelulusannya pada SPMB Tahap1 jalur mutasi orang tua setela
Hukum dan Kriminal
MEDAN Komitmen Lanud Soewondo dalam mendukung program ketahanan pangan nasional kembali diwujudkan melalui kegiatan Panen Bersama yang d
Pertanian Agribisnis
MEDAN Edy Suranta Gurusinga alias Godol (55), yang saat ini ditahan di Lapas Tanjung Gusta, membantah keras tuduhan keterlibatannya dala
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur masih terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah untuk
Pendidikan
JAKARTA Menjelang laga krusial kontra China dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dan Timnas China samasama men
Olahraga
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menahan GSP, mantan Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara mencatat prestasi besar dalam pemberantasan narkoba sepanjang tahun 2025. Dalam konferensi pers yang digelar Sel
Hukum dan Kriminal
SUMBAR Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, memuji kuatnya mental merantau masyarakat Minangkabau atau
Nasional
