JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar di sekolah swasta tidak lagi memungut biaya.
Pratikno menegaskan bahwa keputusan MK tersebut merupakan penguatan atas amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, tanpa terkecuali.
"Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Pratikno, Jumat (30/5/2025).
Baca Juga:
Ia menyatakan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyusun kebijakan implementatif yang presisi.
Pemerintah, kata Pratikno, akan menyusun strategi terukur yang mencakup regulasi, skema pembiayaan baru, serta penyesuaian anggaran agar keputusan tersebut dapat diimplementasikan secara merata.
Baca Juga:
Menurutnya, putusan MK ini membuka peluang perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang selama ini terpaksa bersekolah di swasta karena terbatasnya daya tampung sekolah negeri.
"Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif," jelasnya.
Adapun Majelis Hakim MK sebelumnya mengabulkan uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
MK menilai ketentuan tersebut menimbulkan multitafsir dan diskriminasi terhadap hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar secara gratis di semua satuan pendidikan, termasuk yang dikelola oleh masyarakat.
Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.*
(cn/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal