Prabowo: Anggaran Pendidikan Tertinggi dalam Sejarah, Capai Rp724,2 Triliun

BOGOR – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sektor pendidikan merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan) di Sentul, Jawa Barat, Rabu (11/6/2025).

"Sebagai Presiden RI, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi anggaran tertinggi dari seluruh pos belanja negara. Ini adalah yang tertinggi dalam sejarah RI," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menambahkan, alokasi anggaran untuk pendidikan melebihi batas minimal 20 persen yang diamanatkan konstitusi.

Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa yang unggul dan berdaya saing global.

"Pendidikan sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Saya berharap Unhan mencetak pemimpin-pemimpin bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk Indonesia," kata Prabowo, sambil menyinggung pengalamannya mengunjungi akademi militer West Point di Amerika Serikat yang mencetak pemimpin nasional, bukan sekadar militer.

Sebagai informasi, dalam APBN 2025, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp724,2 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun atau setara dengan 20 persen sesuai ketentuan undang-undang.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga porsi anggaran pendidikan meskipun dalam kondisi efisiensi fiskal.

"Tadi juga diingatkan soal 20 persen anggaran pendidikan. Sesuai konstitusi, tentu akan kami jaga," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2).

Namun, efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo turut mempengaruhi pagu anggaran sejumlah kementerian pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pemangkasan Rp7,2 triliun, menyisakan anggaran Rp26,2 triliun pada 2025.

Hal serupa juga terjadi pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang harus merelakan pemotongan sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu awal Rp57,6 triliun.

Langkah efisiensi ini diharapkan tidak mengganggu kualitas pendidikan, melainkan mendorong peningkatan efektivitas program serta tata kelola yang lebih baik.*

(cn/a008)