Hasto Tegaskan RUU Perampasan Aset Harus Hormati HAM dan Due Process of Law dalam Reformasi Hukum Nasional
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan pembahasan Rancangan UndangUnd
POLITIK
JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, mengungkapkan data Kementerian Pendidikan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pola pilihan sekolah antara kelompok masyarakat menengah-atas dan menengah-bawah.
Menurutnya, kalangan mampu cenderung memilih sekolah swasta karena alasan kualitas, sementara masyarakat miskin justru terpaksa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta dengan fasilitas minim.
"Data kami menunjukkan bahwa anak-anak orang mampu, menengah ke atas, biasanya lebih suka menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena mencari fasilitas yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Itu data kami mengatakan seperti itu," ujar Fajar dalam seminar diskusi di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).
Sebaliknya, lanjut Fajar, kelompok masyarakat tidak mampu justru kerap kali masuk ke sekolah swasta yang berada di level menengah ke bawah, yang menurutnya kualitasnya masih sangat perlu didorong.
Fajar menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya memperbaiki ketimpangan ini, sejalan dengan mandat Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan gratis secara bertahap di tingkat SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta.
"Kami ingin mengurangi kesan bahwa kebijakan Kementerian Pendidikan itu terlalu bias kepada sekolah negeri. Justru kami ingin kebijakan pendidikan itu berkeadilan, baik buat sekolah negeri maupun swasta," jelasnya.
Menurutnya, potret pendidikan di Indonesia sangat beragam dan membutuhkan perlakuan yang berbeda, namun tetap dalam semangat keadilan.
"Oleh karena itu, memang treatment-nya harus berbeda, tapi semangatnya harus berkeadilan. Kami di kementerian punya semangat besar bagaimana bisa menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Semua itu ya swasta, ya negeri. Tidak boleh ada lagi diskriminasi atau kelas 2 atau kelas 1," tegasnya.
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan pembahasan Rancangan UndangUnd
POLITIK
ACEH BESAR Ir. Safrizal, ST. MT, resmi terpilih sebagai anggota Tuha Peut Gampong Lam Lumpu. Safrizal menegaskan pencalonannya murni seba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterkaitan rangkap jabatan Mulyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti potensi korupsi yang rawan terjadi di jalur impor, menyusul operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana untuk menghentikan ekspor timah, menyusul lang
EKONOMI
LAMPUNG TENGAH Sebuah pabrik pengolahan tepung tapioka milik PT Sinar Pematang Mulia 2 (PT SPM 2) di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar
PERISTIWA
LANGKAT, SUMUT Satresnarkoba Polres Langkat berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba bersenjata api yang beroperasi di wilayah Kec
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bentrokan antar pemuda kembali terjadi di Medan, kali ini pecah menjelang waktu subuh di kawasan Makden Lama, Kelurahan Belawan Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Menjelang bulan suci Ramadhan, masyarakat Gampong Lam Lumpu, Aceh Besar, kembali menggelar tradisi gotong royong. Kegiatan ya
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan pentingnya penguatan daya saing sektor pariwisata dan kuliner seiring penguk
PARIWISATA