Terseret Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Diperiksa KPK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa aktivis 98 Faizal Assegaf sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Pendidikan Vokasi PKPLK) resmi meluncurkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada 2025.
Inisiatif ini dirancang untuk menjangkau anak-anak Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan konvensional karena berbagai hambatan, mulai dari faktor geografis hingga ekonomi.
Dirjen Pendidikan Vokasi PKPLK, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa program ini merupakan respon terhadap tantangan besar dunia pendidikan di Indonesia, seperti 3,9 juta anak putus sekolah, kekurangan 514.000 ruang kelas, dan kebutuhan 120.000 guru.
"Pendidikan Jarak Jauh ini untuk merespons berbagai situasi, terutama aspek geografis, masalah ekonomi, dan dokumen kewarganegaraan," ujar Tatang pada Jumat (18/7/2025) di Jakarta Selatan.
Jangkauan Luas dan Gratis
PJJ menyasar anak-anak dari keluarga miskin, daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), komunitas adat terpencil, serta korban bencana alam, sosial, dan non-alam.
Program ini tidak memungut biaya, menjadikannya pilihan inklusif dan terjangkau untuk pemerataan akses pendidikan.
Implementasi Tahap Pertama
Pada tahap awal 2025, program ini akan difokuskan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sebanyak 93 siswa jenjang SMA menjadi peserta pertama. Mereka akan mengikuti pendidikan dari SMAN 2 Padalarang, salah satu SMA Terbuka yang telah siap menjalankan sistem PJJ.
"Harapannya mereka bisa lulus SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Tanah Air," tambah Tatang.
Metode Kombinasi Online dan Guru Kunjung
PJJ akan menggunakan metode pembelajaran kombinasi online dan offline. Untuk pembelajaran offline, guru dari sekolah induk akan melakukan kunjungan ke tempat tinggal peserta PJJ, minimal seminggu sekali, untuk memberikan pembelajaran langsung.
Jenjang dan struktur kelas sama seperti sekolah konvensional. Untuk SMA, terdiri dari kelas 10 hingga 12.
Menuju Nasionalisasi PJJ 2027
Setelah sukses implementasi awal, Kemendikdasmen akan mengembangkan program PJJ secara bertahap hingga 2027 ke provinsi-provinsi lain. Ini diharapkan menjadi strategi jangka panjang mengatasi tantangan pendidikan di era industri 4.0.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa aktivis 98 Faizal Assegaf sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan bantuan donasi untuk pembangunan pagar sementara dan tiang bendera di SMK Muhammadiyah
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah tengah memproses pengisian jabatan strategis di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyusul mundurnya dua direktur jendera
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan menghormati langkah hukum
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menelaah sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dari penggeledahan di rumah Ono Surono di Band
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hingga menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Andre Fernando alias The Doctor, dalam oper
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melimpahkan empat prajurit Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang menjadi tersangka kasus p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengusulkan pengaturan ambang batas baru dalam Rancangan UndangUndang (RUU) Na
HUKUM DAN KRIMINAL