RUU Sisdiknas Soroti 10 Masalah Utama Dunia Pendidikan, Komisi X DPR RI Buka Ruang Dialog Publik

- Ketidakjelasan status pendidik non-formal seperti tutor PAUD dan instruktur kursus.

- Rencana perpanjangan masa wajib belajar menjadi 13 tahun (termasuk prasekolah).

- Penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Kurangnya inklusi dan perlindungan untuk anak berkebutuhan khusus dan komunitas marginal.

- Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, DPR turut menekankan pentingnya pengaturan pendidikan di wilayah tertinggal, daerah pasca-konflik, serta bagi anak-anak dari keluarga buruh migran.

RUU Sisdiknas terdiri dari 15 bab yang mencakup jalur pendidikan formal, non-formal, informal, pendidikan pesantren, pendidikan oleh lembaga asing, hingga kerangka kualifikasi nasional dan pendanaan pendidikan.

Menurut Hetifah, pendekatan kodifikasi dalam RUU ini bertujuan untuk menyatukan berbagai aturan sektoral seperti UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, serta UU Pemerintahan Daerah agar tidak tumpang tindih.

"Kami ingin menghadirkan kepastian hukum yang jelas, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat," tambahnya.

Hetifah juga menegaskan bahwa Komisi X DPR RI masih membuka ruang dialog publik demi menyempurnakan RUU Sisdiknas sebelum melangkah ke tahap pembahasan tingkat lanjut.*