MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sosial terus melakukan persiapan intensif untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Medan.
Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, menyampaikan bahwa antusiasme pendaftar untuk tingkat SMA melebihi kuota yang tersedia.
Sementara untuk jenjang SD, jumlah pendaftar masih belum memenuhi target.
Baca Juga:
"Untuk tingkat SMA, kami telah menerima 70 calon siswa dari kuota sebanyak 50 orang. Maka akan dilakukan seleksi untuk menentukan peserta yang layak," ujar Khoiruddin, Jumat (25/7/2025).
Sementara itu, untuk tingkat SD, baru 40 calon siswa yang mendaftar dari total kuota 50 siswa.
Baca Juga:
"Kami sedang melakukan verifikasi data dari Kementerian Sosial dan berharap setidaknya terkumpul 60 calon siswa. Setelahnya akan diseleksi kembali menjadi 50 siswa terpilih," jelasnya.
Dinas Sosial menargetkan proses verifikasi data akan rampung dalam tiga hari ke depan.
Selanjutnya, tahapan finalisasi akan dilakukan pada Senin, 28 Juli 2025 dalam rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Pendidikan Provinsi.
"Senin akan menjadi hari penentu. Kami berharap seluruh persiapan tuntas agar kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) dapat dimulai awal Agustus," ucap Khoiruddin.
Khoiruddin menambahkan, seluruh peserta Sekolah Rakyat tingkat SMA adalah siswa baru kelas 1.
Sementara itu, sistem pembelajaran tingkat SD akan dibuat terpadu dan efisien.
"Siswa kelas 1 hingga kelas 3 akan digabung dalam satu kelas, demikian juga siswa kelas 4 hingga kelas 6," jelasnya.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan