SURABAYA- Pemerintah Kota Surabaya kembali menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan dengan membiayai kuliah 5.908 mahasiswa melalui program Beasiswa Pemuda Tangguh sepanjang tahun 2025.
Sebanyak 2.766 mahasiswa resmi ditetapkan sebagai penerima untuk periode September 2025 (semester ganjil), yang seluruhnya merupakan warga ber-KTP Surabaya.
Baca Juga:Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Surabaya, Eringgo Perkasa, menjelaskan bahwa pemberian beasiswa ini kini diatur secara ketat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
Peraturan tersebut mengatur durasi maksimal beasiswa, yakni delapan semester untuk jenjang S1 dan D4, serta enam semester untuk D3, dan mencabut hak penerima jika melanggar ketentuan seperti menikah atau menerima beasiswa lain.Menurut Eringgo, beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin atau pramiskin agar kendala ekonomi tidak menghalangi kesempatan mereka untuk menempuh pendidikan tinggi.
"Beasiswa ini menanggung biaya kuliah dan kebutuhan perkuliahan lain. IPK minimal harus 3,00, dan bila tidak tercapai akan dievaluasi bersama pihak kampus," ujarnya, Minggu (5/10).Program tersebut telah bekerja sama dengan 15 perguruan tinggi, terdiri atas sembilan kampus di Surabaya dan enam kampus di luar kota.
Eringgo menegaskan bahwa proses pendaftaran kini lebih mudah diakses secara daring melalui laman besmart.surabaya.go.id, sehingga lebih transparan dan efisien.Ia juga menuturkan bahwa keterlibatan kampus di luar Surabaya merupakan bentuk intervensi langsung Wali Kota Eri Cahyadi untuk membantu mahasiswa yang orang tuanya meninggal dunia atau terdampak PHK.
"Sepanjang 2025, total ada 5.908 mahasiswa yang dibiayai Pemkot Surabaya hingga lulus, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Pahlawan," ucapnya.Eringgo juga mengumumkan kabar baik bahwa pada tahun 2026, Pemkot Surabaya akan menambah kuota penerima beasiswa menjadi 24.000 mahasiswa, mencakup Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS).
"Perwali terbaru memungkinkan mahasiswa ber-KTP Surabaya di PTS menerima beasiswa, asalkan kampus sudah MoU dengan Pemkot," tambahnya.
"Saya sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota Eri Cahyadi karena beasiswa ini mencakup UKT penuh, uang saku bulanan, dan tambahan bantuan semesteran," ujarnya.Sementara itu, Ksatria Pramudya Putra Satya Nugraha, mahasiswa UNESA, menyebut proses pendaftaran beasiswa ini mudah dan manfaatnya langsung terasa sejak semester pertama.
"Senang banget bisa lolos, karena bantuan UKT penuh dan uang saku dari Pemkot benar-benar membantu mahasiswa seperti saya," tutup Ksatria dengan penuh rasa syukur.
(kum/dv20)
Baca Juga:
THAILAND Seorang wanita berusia 31 tahun asal Thailand, Ratchanaporn, menjalani operasi pengangkatan kista raksasa seberat 8 kg yang sel
Kesehatan
MEDAN PTPN IV Region II menyatakan dukungannya atas pernyataan Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, bahwa kebun teh di Simalungun bu
Ekonomi
JAKARTA Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Komando Wilayah (Komwil) Jakarta Timur menggelar doa bersama untuk negeri dan
Agama
PEMATANGSIANTAR Layanan air minum di beberapa wilayah Pematangsiantar terganggu akibat pecahnya pipa Perumda Air Minum Tirta Uli di Jalan S
Peristiwa
JAKARTA Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (4/10/2025) di kediaman Prabo
Politik
JAKARTA Insiden tragis yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo
Peristiwa
JAKARTA Keluarga besar TNI AL tengah berduka menyusul gugurnya Praka Mar Zaenal Mutaqim saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation
Peristiwa
BEKASI UTARA Warga di Bekasi Utara kesulitan mendapat air bersih dari Perumda Tirta Patriot, meski tagihan bulanan tetap datang.adsenseKo
Nasional
LOMBOK TENGAH Kabar mengejutkan datang dari dunia balap MotoGP setelah juara dunia Marc Marquez mengalami cedera serius pada putaran pem
Olahraga
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola Program
Kesehatan
