MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan, khususnya bagi keluarga dengan kategori miskin dan miskin ekstrem.
Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 4 Maret 2025, yang mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Sosial Sumut, Asren Nasution, mengatakan bahwa Sumut menjadi salah satu provinsi terdepan dalam implementasi program ini.Baca Juga:
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk "Memutus Mata Rantai Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan" yang digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025).
"Bapak Presiden telah memberikan arahan agar pembangunan Sekolah Rakyat dimulai pada 2025–2026. Sumut merespon cepat dengan membentuk Satgas dan memulai pembangunan di enam lokasi," ujar Asren.
Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga Desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Mereka adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tinggal di daerah terpencil, hingga rentan terhadap gizi buruk.
Anak-anak yang memenuhi kriteria tersebut akan mendapatkan pendidikan gratis di SR, yang mengusung sistem asrama penuh di atas lahan seluas 5–10 hektare.
Sekolah ini juga memberikan jenjang pendidikan lengkap dari SD, SMP, hingga SMA, serta diarahkan membentuk "agen perubahan" di keluarga masing-masing.
"Jika ditemukan anak dari kategori ini tidak sekolah atau putus sekolah, masyarakat bisa melaporkan ke UPT Dinsos terdekat agar datanya diverifikasi," jelas Asren.
Hingga Oktober 2025, Pemprov Sumut telah membangun 6 unit Sekolah Rakyat dengan total 625 siswa dan 25 rombongan belajar.
Lokasi sekolah-sekolah ini tersebar di beberapa kabupaten/kota:
- Medan: Sentra Bahagia Kemensos RI dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- Deli Serdang: Sentra Insyaf Kemensos RI
- Tebingtinggi: Kampus V UIN Sumut
- Padangsidimpuan: Kompleks SMKN Pertanian Padangsidimpuan
- Tapanuli Selatan: Eks BLK Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun depan, lima lokasi tambahan telah direncanakan, yakni di Medan, Deli Serdang, Serdangbedagai, Padangsidimpuan, dan Tapanuli Selatan.
Pemprov Sumut juga menjadi provinsi pertama yang membentuk Satuan Tugas Sekolah Rakyat, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Sumut No. 188.44/321/KPTS/2025.
Satgas ini diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Model kerja kolaboratif inilah yang membuat Sumut menjadi rujukan nasional," kata Asren.
Menurut data yang disampaikan, jumlah anak putus sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 meningkat menjadi 78.468 anak.
Padahal, 86,34% anak Indonesia sudah duduk di bangku SMA/SMK/MA, namun 33,21% di antaranya putus sekolah.
Berdasarkan data BPS per September 2024, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 3,17 juta orang, di mana 74,51% kepala rumah tangga hanya tamat SD dan 40,66% berusia produktif (30–49 tahun).
"Sekolah Rakyat ini menjawab akar persoalan kemiskinan: pendidikan yang tidak tuntas. Kami di Sumut sangat mendukung program ini karena sejalan dengan misi Gubernur untuk meningkatkan kualitas SDM dan menghapus kemiskinan," tegas Asren.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Sekretaris Dinsos Sumut Fahrizal Nasution, Kabid Linjamsos Halimatus Sakdiah, Kabid Penanganan Bencana M Yuswin Ramadhan Lubis, Kabid Rehsos Senter Ginting, dan Kabid Dayasos Parlin Hutagaol.*
DEPOK Artis sekaligus pengusaha Pablo Benua bersama sang istri, Rey Utami, memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Depok dalam kasus du
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan RS, mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pengamat Kebijakan Pu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menggugat
Hukum dan Kriminal
MERANGIN Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,1 mengguncang Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Senin (13/10) malam.adsense Gem
Peristiwa
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan korban penyalahgunaan narkotika kini mengedep
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut positif rencana investasi yang akan dilakukan oleh Pemerint
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu strategi
Pendidikan
BINJAI Keberhasilan Kota Binjai dalam mencapai cakupan 100 imunisasi anak berstatus Zero Dose mendapat apresiasi dari Tim Penggerak Pem
Kesehatan
JAKARTA Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Disc Jockey (DJ) Panda
Entertainment
