
Ancaman Hukum Rokok Ilegal: Konsumen Bisa Dipenjara 5 Tahun atau Denda Rp 200 Juta
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan KriminalJAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merespons serius arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perlunya peningkatan kemampuan menulis siswa di berbagai jenjang pendidikan.
Salah satu upaya konkret yang disiapkan adalah distribusi buku tulis secara gratis bagi siswa, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat, mengatakan bahwa arahan Presiden mencerminkan kepedulian terhadap kualitas pendidikan dasar, khususnya aspek literasi tulis yang masih perlu diperkuat.Baca Juga:
"Presiden sangat memperhatikan kemampuan tulis anak-anak yang dinilainya belum optimal. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena keterbatasan buku tulis yang dimiliki siswa," kata Prof. Atip dalam keterangan resmi, Selasa (21/10).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Keuangan disebut akan menyiapkan anggaran untuk pengadaan buku tulis secara nasional.
Sementara itu, Kemendikdasmen tengah menyiapkan pemetaan kebutuhan di lapangan, termasuk prioritas penyaluran ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.
"Soal anggaran disiapkan oleh Kemenkeu sebagaimana perintah Bapak Presiden. Kami di Kemendikdasmen menyiapkan data dan membuat prioritas, khususnya untuk sekolah-sekolah di daerah 3T," jelas Atip.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas pembelajaran dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai, guna mendorong literasi dasar anak-anak Indonesia.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet di Istana Negara pada Senin (20/10), Presiden Prabowo mengungkap keprihatinannya saat melihat langsung kondisi siswa di beberapa daerah.
Ia menceritakan bahwa banyak siswa terpaksa menulis dengan huruf sangat kecil demi menghemat halaman buku tulis.
"Saya tergerak karena anak-anak ini tidak mau memberatkan orang tuanya. Mereka hemat kertas, tulisannya sangat kecil," kata Presiden Prabowo.
Menurutnya, investasi paling penting bagi bangsa adalah pembangunan sumber daya manusia, dan itu dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan seperti alat tulis.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa program pembagian buku tulis ini akan diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang paling terdampak keterbatasan fasilitas.
Pendataan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran.
"Kami mendukung penuh arahan Presiden agar kemampuan menulis siswa diperkuat. Ini bagian dari pembenahan sistem pembelajaran dan fasilitas belajar di seluruh Indonesia," ujar Prof. Atip.
Program ini diharapkan tidak hanya mengatasi hambatan teknis dalam pembelajaran, tetapi juga menjadi momentum percepatan pemerataan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia.*
(bb/a008)
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah Indonesia menghentikan sementara impor besi bekas (scrap metal) setelah ditemukan kontaminasi zat radioaktif cesium13
PemerintahanJAKARTA Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait t
EkonomiJAKARTA Oppo dikabarkan tengah bersiap menghadirkan lini flagship terbarunya, Find X9 dan Find X9 Pro, dengan sejumlah peningkatan signif
Sains & TeknologiBALI Polda Bali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan merespons cepat postingan akun media sosial mr.teri
Hukum dan KriminalMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan apresiasi tinggi atas dukungan dan peran aktif Kepolisian
PemerintahanSIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (PKPP) menggelar For
EkonomiJAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan pihaknya telah menurunkan tim dari Kantor Wilayah Bali untuk memantau
Hukum dan KriminalJAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menargetkan calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuha
PemerintahanMEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menegaskan komitmen untuk mengoptima
Pemerintahan