Sekolah Gratis 2026? Ini Fakta, Tahapan, dan Risiko yang Diungkap Disdik Sumut

SUMATERA UTARA- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah menyiapkan transformasi besar dalam pembiayaan pendidikan menengah.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menegaskan bahwa Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) bukan sekadar penghapusan biaya sekolah, melainkan perubahan menyeluruh terhadap cara pemerintah membiayai SMA, SMK, dan SLB negeri.

Menurut Alexander, selama ini kebijakan pendidikan di tingkat menengah masih memberi ruang bagi sekolah melakukan pengutipan SPP dengan aturan tertentu. Namun melalui PUBG, seluruh komponen biaya operasional akan diambil alih pemerintah provinsi.

Baca Juga:

• Bebas Pungutan! Disdik Sumut Siapkan Program Bersekolah Gratis untuk Semua SMA/SMK/SLB

"Ini bukan sekadar program populis. Ini restrukturisasi anggaran pendidikan," ujar Alexander di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025).

Alexander menekankan bahwa kajian teknis program telah mencapai 75 persen dan menjadi prioritas langsung Gubernur Sumatera Utara.

Namun ia mengingatkan masyarakat agar tidak keliru menganggap program ini sudah berjalan. Tahun ajaran 2026–2027 menjadi momentum awal penerapan.

PUBG tidak diterapkan serentak.

Pemerintah akan memulai dari Kepulauan Nias, kemudian Pantai Barat, berlanjut ke Dataran Tinggi, dan terakhir Pantai Timur.

Jika seluruh tahap berjalan sesuai rencana, maka semua sekolah negeri tingkat menengah di Sumut akan bebas pungutan pada 2029.

Tahap pertama di Kepulauan Nias diproyeksikan menyasar 41.876 siswa, sehingga perhitungan anggaran dilakukan tanpa penambahan rombongan belajar (rombel) baru.

Alexander mengingatkan sekolah agar tidak mencoba memperluas kapasitas demi menghindari pembengkakan anggaran.

Dalam draf kajian sementara, Disdik Sumut menghitung kebutuhan anggaran per semester, Kepulauan Nias: Rp 21,48 miliar, Pantai Barat: Rp 23,46 miliar, Dataran Tinggi: Rp 58,71 miliar, Pantai Timur: Rp 98,76 miliar.

Total kebutuhan pada tahap final diperkirakan menembus ratusan miliar rupiah setiap semester.

Alexander menyebut angka-angka tersebut masih bersifat tentatif. Namun ia menegaskan bahwa estimasi ini menunjukkan skala kebijakan yang akan ditempuh pemerintah.

"Semua dihitung secara transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi," katanya.

Di balik antusiasme masyarakat terhadap sekolah gratis, Alexander meminta warga tetap realistis.

Program ini, kata dia, belum berlaku pada tahun ajaran berjalan.

"Mohon masyarakat tidak ribut-ribut dulu. Sekolah gratis baru dimulai pada tahun ajaran 2026," ucapnya.

Disdik Sumut berharap PUBG menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan dan meringankan beban keluarga, namun keberhasilannya bergantung pada manajemen anggaran dan koordinasi sekolah di seluruh kabupaten/kota. *

(um)

Bebas Pungutan! Disdik Sumut Siapkan Program Bersekolah Gratis untuk Semua SMA/SMK/SLB

Tak Hanya SPP, PUBG Pemprov Sumut Juga Gratiskan Internet, Pelatihan Guru, dan Perpustakaan Keliling

Abyadi Siregar: Enam Program Terbaik Pemprovsu Akan Selesaikan Banyak Persoalan Mendasar Masyarakat Sumut

Pemprov Sumut Mulai Jalankan Program Sekolah Gratis Tahun 2026, Dimulai dari Kepulauan Nias

Bobby Nasution Wajibkan OPD di Sumut Gelar Temu Pers Rutin untuk Sosialisasi Program