Tiga Desa Nunukan Diklaim Malaysia, Ini Penjelasan Pemerintah
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA – Sejumlah warga mulai menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota yang dinilai tidak sigap mengeluarkan imbauan libur sekolah bagi anak-anak di wilayah yang terdampak musibah banjir, angin kencang, maupun bencana lainnya.
Jumat,28/11/2025
Kritikan itu muncul setelah kondisi cuaca ekstrem beberapa hari terakhir menyebabkan akses jalan terganggu, sebagian sekolah tergenang air, dan aktivitas belajar mengajar tidak berjalan optimal. Namun hingga kini, tidak ada imbauan resmi dari pemerintah terkait penyesuaian jadwal sekolah.Baca Juga:
"Sangat disayangkan, tidak ada himbauan dari pemerintah baik pusat, wilayah, maupun daerah untuk meliburkan anak sekolah yang terdampak musibah. Seolah-olah mereka tidak merasakan apa yang dialami masyarakat," ujar seorang warga dengan nada kesal.
Warga menilai pemerintah daerah terkesan abai dan nyaman dengan kondisi mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan keselamatan serta kenyamanan para pelajar yang terpaksa tetap berangkat ke sekolah di tengah cuaca buruk.
"Nyaman kali pejabat kita, kita kan bukan saudara mereka. Mereka nyaman di tempat tinggal, sedangkan masyarakat berjuang menghadapi kondisi bencana," keluh warga lainnya.
Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan memberikan kepastian, baik berupa himbauan resmi, langkah tanggap darurat, maupun keputusan libur sementara bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait keluhan masyarakat tersebut.*
(dh)
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada mantan Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja berupa pembebasan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI secara resmi menyetujui Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Persetu
NASIONAL
DENPASAR Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dikombinasikan dengan patroli yus
NASIONAL
JAKARTA Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 27 Januari 2026. Rocky
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Rencana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuai kritik taja
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, ditetapkan sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Gagasan inovatif Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir sebagai media tana
NASIONAL