MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan layak hingga jenjang perguruan tinggi.
Langkah ini disebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Baca Juga:Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Komisi Nasional Disabilitas RI bersama Tim Australia Awards Scholarship (AAS) di Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 12 Februari 2026.
Sulaiman mengapresiasi program AAS yang membuka peluang beasiswa bagi penyandang disabilitas untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Ia berharap program tersebut dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup 46.033 penyandang disabilitas di Sumut.
"Sekolah kekhususan di Sumut juga tidak banyak, apalagi di kabupaten/kota. Program khusus seperti ini sangat bermanfaat untuk masa depan mereka," ujarnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan pemerintah daerah tengah membahas penguatan pendidikan inklusif, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur sekolah.
Menurut dia, sekitar 40 guru akan mendapat pendampingan khusus tahun ini untuk mendukung pendidikan bagi siswa disabilitas.
Selain itu, Pemprov menyiapkan empat sekolah tuna rungu dan sebelas sekolah tuna netra.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia menilai penyandang disabilitas masih menghadapi ketertinggalan, terutama dalam akses pendidikan.
Berdasarkan catatannya, sebagian besar hanya menempuh pendidikan hingga kelas lima sekolah dasar, dan hanya sekitar 5 persen yang melanjutkan hingga perguruan tinggi.
Sementara itu, Program Manager Department of Foreign Affairs and Trade Kedutaan Besar Australia, Tea Naibaho, menjelaskan AAS menyediakan beasiswa inklusif bagi penyandang disabilitas dan perempuan untuk studi magister dan doktoral di Australia.
Baca Juga:
Program tersebut dilengkapi Disability Support Agreements (DSA) yang mencakup dukungan akomodasi, transportasi, dan pendampingan selama masa studi.
"Tidak ada batasan usia. Saat ini kami melakukan sosialisasi di Medan, sebelumnya di Indonesia bagian timur," ujarnya.
Pemprov Sumut berharap kolaborasi tersebut dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dan memperkuat prinsip pendidikan inklusif di daerah.*
(ad)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
