MEDAN — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Utara menggelar Simposium Pendidikan Sumatera Utara di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU),Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 15.00 WIB hingga selesai, dengan tema "Restorasi Pendidikan Sumatera Utara: Rekonstruksi Akses, Kualitas dan Keadilan Sosial Menuju Aksi Nyata Indonesia Emas 2045."
Acara ini menjadi ruang refleksi dan konsolidasi gagasan untuk perbaikan sistem pendidikan di Sumatera Utara, menghadirkan tokoh nasional dan praktisi pendidikan, di antaranya K.H. Muhammad Nuh (Anggota DPD RI), Prof. Restu (Praktisi Pendidikan), dan Ahmad Zaki Mubarak (Aktivis Pendidikan).Baca Juga:
Simposium dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Muryanto Amin, yang menekankan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu sekaligus motor perubahan sosial.
Koordinator Daerah BEM SI Sumatera Utara, Itsqan Wafi Fauzan, menyampaikan bahwa simposium lahir dari kegelisahan mahasiswa terhadap ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Sumatera Utara.
"Masih terdapat disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, baik dari sisi infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, maupun fasilitas belajar. Hal ini harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.
Dalam sesi talk show, pemateri menyoroti tiga isu utama:
- Akses pendidikan yang belum merata, khususnya di wilayah terpencil Sumatera Utara.
- Kualitas pembelajaran yang masih menghadapi tantangan, mulai dari kompetensi tenaga pendidik hingga relevansi kurikulum.
- Keadilan sosial dalam pendidikan, termasuk pembiayaan dan afirmasi bagi kelompok kurang mampu.
Muhammad Nuh menekankan bahwa pembangunan pendidikan harus berbasis data dan berpihak pada keadilan sosial.
Sementara Prof. Restu menyoroti pentingnya inovasi pembelajaran dan penguatan karakter peserta didik.
Ahmad Zaki Mubarak menambahkan bahwa gerakan mahasiswa harus terus mengawal kebijakan pendidikan agar berpihak pada rakyat.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa peran mahasiswa adalah menjadi mitra kritis sekaligus solutif pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Simposium ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi melahirkan rekomendasi konkret dan aksi kolaboratif antara mahasiswa, akademisi, serta pemangku kebijakan di Sumatera Utara.
Dengan semangat restorasi pendidikan, forum ini menjadi langkah awal menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkeadilan, sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.*
(ad)
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
