JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang dikenal sebagai PP Tunas, terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Sosialisasi perdana dilakukan di SMPN 6 Depok dan dilanjutkan di SDN Kalibaru 6, Depok, Jawa Barat, Senin (30/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Mu'ti menekankan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan melarang, melainkan membatasi penggunaan gawai agar lebih bermanfaat dan aman bagi anak-anak.Baca Juga:
"Alhamdulillah, kami menyampaikan beberapa kebijakan kementerian terkait sekolah yang aman dan nyaman, serta sosialisasi PP Tunas mengenai penggunaan gawai yang bermanfaat dan pembatasan screen time," ujar Mu'ti.
Mendikdasmen menjelaskan, siswa diperbolehkan membawa handphone dari rumah, tetapi tidak untuk dibawa ke kelas secara bebas.
"Boleh dibawa dari rumah, tapi ditempatkan di lokasi tertentu. Atau jika diperlukan, digunakan untuk mendukung pembelajaran, misalnya mengunduh materi melalui internet," kata Mu'ti.
Kebijakan ini muncul di tengah tingginya waktu screen time masyarakat Indonesia, yang rata-rata mencapai 7,3 jam per hari.
Mu'ti menyatakan, penggunaan media digital yang tidak terkendali dapat menjerumuskan anak ke perjudian online atau kekerasan daring.
"Kami mendorong budaya hidup sehat—fisik, intelektual, moral, dan sosial—agar bisa dikembangkan bersama-sama," imbuh Mu'ti.
PP Tunas menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan perkembangan teknologi dengan kesejahteraan anak, terutama di ranah pendidikan.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi III DPR RI resmi mengajukan penangguhan penahanan dan bersedia menjadi penjamin untuk videografer Amsal Christy Sitepu, y
HUKUM DAN KRIMINAL
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
