JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan seluruh sekolah negeri di Indonesia saat ini telah gratis.
Kebijakan tersebut berlaku mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK negeri.
"Kalau TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri semua sudah gratis," kata Mu'ti, Kamis (24/9/2026).Baca Juga:
Meski demikian, Mu'ti tidak menjelaskan secara langsung apakah seluruh siswa di sekolah negeri benar-benar terbebas dari pembayaran SPP.
Ia menegaskan bahwa sekolah negeri mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Mu'ti, setiap sekolah negeri memperoleh dana BOS.
Sementara itu, siswa yang mendapatkan bantuan tersebut tidak bisa sekaligus menerima Program Indonesia Pintar (PIP).
"Semua sekolah mendapatkan dana BOS, dan siswa tidak bisa mendapatkan PIP," tutupnya.
Pernyataan Abdul Mu'ti muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan agar biaya pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi negeri dapat digratiskan.
Prabowo mengatakan akses pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, harus dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat.
"Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," kata Prabowo dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden, Senin (21/9/2026).
Prabowo juga menjelaskan sumber pendanaan untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut.
Ia menyebut pemerintah dapat menggunakan uang negara yang selama ini hilang akibat korupsi.
"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi," ucapnya.
Menurut Prabowo, pemerintah terus bekerja selama dua tahun terakhir untuk memperbaiki berbagai persoalan pendidikan.
Ia menekankan perbaikan sekolah dan kesejahteraan guru tidak bisa ditunda.
"Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atapnya runtuh, sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki. Gaji-gaji guru juga harus diperbaiki" pungkas Prabowo.
Persoalan pendidikan gratis juga pernah menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025, MK menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Putusan tersebut mencakup satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
"Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat," bunyi amar keputusan MK.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan pendidikan dasar gratis berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Namun, MK juga menyatakan pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan negara.
"Oleh karena itu, peralihan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan memuat hak ekosob dapat dilakukan secara bertahap, secara merata, dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif," kata Enny.
Dengan demikian, isu pendidikan gratis saat ini mencakup dua hal yang perlu dibedakan, yakni kondisi sekolah negeri yang menurut Mendikdasmen telah gratis serta pelaksanaan kewajiban pendidikan dasar tanpa biaya sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK.* (km/ad)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meninjau pembangunan Puskesmas Glugur Darat di Jalan Pendidikan, Kecamatan Medan Timur, Kamis (24/9/2026).
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyoroti aturan Pemilu yang dinilainya terus mengalam
POLITIK
MEDAN Rencana Presiden Prabowo Subianto menghadirkan pendidikan gratis di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat per
NASIONAL
ACEH BESAR Islam memerintahkan umatnya menjaga aurat, kehormatan dan kesopanan sebagai bagian dari kewajiban dalam kehidupan seharihari.
AGAMA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan sistem pembayaran nontunai sekali bayar bagi penumpang Bus Rapid Tra
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sebanyak 3.001 massa yang tergabung dalam Aliansi Tanah untuk Rakyat (ATUR) Jakarta menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya mengoptimalkan pemenuhan hak integrasi bagi Warga Binaan
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Ba
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengatakan seluruh sekolah negeri di Indonesia saat ini te
PENDIDIKAN
