Sentil Mutu Pendidikan Aceh Pasca-UUPA, Dikdasmen Muhammadiyah Desak Audit Kebijakan dan Blueprint

Menurut Iskandar, blueprint tersebut setidaknya harus mencakup filosofi pendidikan Aceh, kurikulum, kualitas dan distribusi guru, pembiayaan, tata kelola serta indikator mutu lulusan.

"Kalau enam fondasi ini tidak dibangun secara sistematis, kita akan terus sibuk menyelesaikan masalah pendidikan dari tahun ke tahun tanpa pernah menyelesaikan akar masalahnya," ujarnya.

Selain kebijakan, Iskandar menempatkan guru sebagai salah satu titik sentral dalam reformasi pendidikan. Menurutnya, pembangunan sekolah, laboratorium, teknologi dan fasilitas tidak otomatis menghasilkan pendidikan berkualitas apabila tidak diikuti peningkatan kualitas guru.

"Kita boleh membangun sekolah yang megah, memasang teknologi paling modern, tetapi kalau kualitas gurunya tidak kita transformasikan, hasil pendidikannya tidak akan berubah secara fundamental," katanya.

Karena itu, dia mendorong penguatan sistem rekrutmen guru berbasis kompetensi, pengembangan profesional berkelanjutan, distribusi guru yang lebih adil, penguatan kepala sekolah serta pemberian insentif bagi guru yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang lebih berat.

Iskandar menegaskan pendidikan dengan kekhususan Aceh tidak berarti harus berjalan di luar sistem pendidikan nasional. Menurutnya, standar nasional tetap menjadi fondasi, sedangkan kekhususan Aceh harus menjadi sumber keunggulan.

"Kita tidak perlu mempertentangkan kekhususan Aceh dengan standar nasional. Standar nasional adalah lantai kita, sedangkan kekhususan Aceh harus menjadi kekuatan yang membuat kita mampu melampaui lantai itu," ujarnya.

Dia menilai pendidikan Aceh perlu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, karakter, nilai keislaman, kebudayaan, sejarah Aceh serta kebutuhan ekonomi masa depan.

"Anak Aceh harus memiliki akar yang kuat sekaligus sayap yang kuat. Akarnya adalah identitas, nilai dan kebudayaan. Sayapnya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas dan kompetensi global," katanya.

Iskandar juga mengingatkan agar keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, jumlah sekolah yang dibangun atau angka partisipasi pendidikan. Menurutnya, ukuran utama harus melihat kualitas manusia yang dihasilkan dari proses pendidikan.

"Pada akhirnya, pendidikan harus menghasilkan manusia. Bukan sekadar gedung, bukan sekadar angka kelulusan, dan bukan sekadar laporan program," ujarnya.

Dia mempertanyakan sejauh mana lulusan Aceh telah memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan digital, kreativitas, integritas, keterampilan kerja, kemampuan berwirausaha serta daya saing di tingkat nasional dan internasional.

Bongkar Bobrok Pungli & Mafia Tanah, Tokoh BPN Minta Tata Kelola Agraria Dirombak dari Titik Nol

"Hak Prerogatif Gak Boleh Suka-Suka!": Pakar Buka-bukaan Kejanggalan Pencopotan Purbaya Usai Sentil Perusahaan China

Peradi Ingatkan RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Alat Tekan Lawan Politik, DPR: Era Prabowo Lebih Demokratis

Merasa Diping-pong Antar-Pengadilan, Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Ketiga Lawan Kejagung

Bukan Kekurangan Regulasi, Ini Persoalan Utama Pendidikan di Aceh Menurut Iskandar Muda Hasibuan

Wali Kota Dukung Percepatan Qanun KTR di Lhokseumawe, Targetkan Kota Layak Anak Utama