Pemprov Sumut Raih Opini Tinggi Ombudsman, Bukti Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Repu
PEMERINTAHAN
JAMBI -Trotoar yang seharusnya menjadi jalur aman bagi pejalan kaki di Jalur Dua Jalan Lintas Timur Sumatra, kembali menjadi sorotan ketika Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Muaro Jambi melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar. Penertiban dilakukan di Kelurahan Sengeti, Muaro Jambi pada Selasa kemarin.
Para petugas dengan tegas menegakkan aturan dengan menertibkan PKL yang berjualan di atas trotoar. Meski memberikan kelonggaran dengan tidak membawa barang dagangan PKL, keberadaan mereka yang melanggar aturan tetap menjadi sorotan utama. Trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, terpaksa dipadati oleh PKL yang berjualan di pinggir jalan.
Kabid Penegakan Perundang-undangan (PPUD) Satpol PP dan Damkar Muaro Jambi, Evirawati, mengungkapkan bahwa penertiban akan terus dilakukan secara aktif oleh petugas. “Kami akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang terus melanggar ketentuan, seperti membawa dagangan mereka agar tidak ada lagi PKL yang berjualan di atas trotoar,” ujar Evirawati dalam wawancara eksklusif.
Dalam aksinya, Satpol PP dan Damkar Muaro Jambi berhasil menertibkan 20 titik PKL yang berjualan di atas trotoar. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi pejalan kaki dan mengurai kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk di pagi hari.
Keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan ini menjadi penegas bahwa trotoar bukanlah tempat bagi kegiatan jual beli. Masyarakat diharapkan untuk mematuhi aturan demi terciptanya ketertiban dan keselamatan bersama di ruang publik.
Laporan ini disampaikan oleh Noval Bitv dari Kabupaten Muaro Jambi.
(N/014)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Repu
PEMERINTAHAN
BOGOR Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pe
PEMERINTAHAN
BINJAI Fakta mengejutkan kembali terungkap dalam sidang kasus narkotika yang menjerat Aipda Erina Sitapura, oknum polisi aktif, di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah pernyataan tegas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah P
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara perio
SOSOK
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh menghadiri 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summi
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pelaksana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Pejabat Direktorat PPK SMA di Kemendikbudristek, Dhany Hamiddan Khoir, menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pen
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Prediksi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, soal penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini meleset. Sejak pembuka
EKONOMI