Pemprov Sumut Dorong Program Ruang Bersama Indonesia untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
MADURA –Kabar seorang bocah perempuan berusia empat tahun yang melangsungkan prosesi lamaran menghebohkan media sosial belakangan ini. Kejadian tersebut menjadi sorotan publik, menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi sosial dan kesehatan reproduksi di Indonesia. Dalam menghadapi fenomena ini, Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memberikan tanggapannya.
Dr. Hasto menekankan pentingnya tindakan cepat dan tegas dalam menindaklanjuti kasus semacam ini. Salah satu saran yang disampaikan adalah perlunya pendidikan khusus mengenai Kesehatan Reproduksi (Kespro) di setiap sekolah di Indonesia. Ia menyarankan agar pendidikan Kespro dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib, sehingga para siswa memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi sejak dini.
“Pendidikan Kesehatan Reproduksi (KESPRO) termasuk bagian penting dalam membantu kualitas SDM,” ungkap dr. Hasto dalam wawancara dengan MNC Portal Indonesia. Ia menyoroti hubungan antara proses reproduksi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta potensi dampak negatif dari pernikahan dini terhadap masa depan bangsa.
Dr. Hasto juga mengingatkan bahwa maraknya pernikahan dini dapat membawa konsekuensi berbahaya, seperti bonus demografi yang tidak optimal. Bonus demografi yang tidak disertai dengan upaya kesehatan reproduksi dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak bisa menjadi beban yang menghambat pembangunan negara.
“2035 kita harus sudah mulai ada Tanda-tanda hasil bonus demografi tapi kalau masih banyak kawin muda, banyak anak, stunting, pengangguran, maka penduduk cenderung menjadi beban pembangunan bukan modal pembangunan. Berbahaya,” tambahnya.
Fokus pada pendidikan Kespro di sekolah menjadi langkah awal yang perlu diambil untuk mengantisipasi dampak negatif dari pernikahan dini dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang Kespro, diharapkan generasi muda dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait masalah reproduksi, sehingga Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Tindakan preventif seperti ini juga diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini, stunting, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya, sehingga Indonesia dapat mencapai potensi bonus demografi yang optimal untuk pembangunan yang berkelanjutan. Mari bersama-sama menjaga kualitas generasi penerus bangsa dengan memberikan pendidikan yang holistik, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi.
Kita berharap langkah-langkah konkret dapat segera diambil demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.
(N/014)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindun
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah mer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurk
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehatihatian, dan dedikasi dalam menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pen
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menjalankan ibadah Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Hal itu
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh t
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya membur
HUKUM DAN KRIMINAL