Begini Cara BPK Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi!
JAKARTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugia
HUKUM DAN KRIMINAL
BITVONLINE.COM -Kasus prostitusi bermodus kawin kontrak dengan pria Arab Saudi sedang menjadi sorotan di Cianjur. Meskipun baru satu korban yang melapor, namun polisi telah mengungkap bahwa ada enam perempuan yang menjadi korban praktik kriminal ini.
Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengungkapkan bahwa praktik prostitusi tersebut telah dijalankan oleh dua muncikari, yaitu Lilis Rahmawati (54) dan Rikma Nur Ulfiah (21), sejak tahun 2019. Modus operandi mereka cukup terstruktur, dengan Rikma mencari calon korban dan memasang foto-fotonya di media sosial, sementara Lilis mencari calon konsumen.
Pada proses kawin kontrak ini, mahar yang diminta bisa mencapai kisaran Rp 30 juta hingga Rp 100 juta. Konsumen memilih korban melalui media sosial, dan jika cocok, pertemuan antara korban dan konsumen diatur oleh kedua muncikari. Mereka bahkan telah menyiapkan perangkat untuk kawin kontrak, termasuk penghulu, wali, dan saksi nikah.
Kedua tersangka saat ini ditahan sebagai tersangka pelanggar Undang-Undang Perdagangan Orang, yang dapat menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun. Lilis sendiri mengaku bahwa perannya hanya mempertemukan calon korban dengan konsumen, sementara harga mahar bervariasi tergantung kesepakatan.
Kasus ini membuka jaringan prostitusi bermodus kawin kontrak yang cukup kompleks di Cianjur, dan polisi berjanji untuk terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam praktik prostitusi ini. Peristiwa ini menjadi peringatan tentang pentingnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang dan kejahatan seksual di masyarakat.
(N/014)
JAKARTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak gugatan intervensi yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Suma
HUKUM DAN KRIMINAL
BONDOWOSO Video yang memperlihatkan sejumlah siswa di Bondowoso membuang nasi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan se
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Taufan Agung Ginting, mendukung langkah sejumlah senior partai yang berencana menem
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan stok beras di gudang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ma
EKONOMI
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelura
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Rua
PEMERINTAHAN