Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA -Kecelakaan maut yang terjadi di Km 58 Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) menjadi sorotan utama penyelidikan polisi. Salah satu temuan signifikan dari penyelidikan adalah kelebihan kapasitas mobil GranMax yang mengangkut korban tewas, seperti yang diungkapkan Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan, dalam konferensi di Command Center KM 29 Tol Japek pada Selasa (9/4/2024).
Menurut Aan, dari pemeriksaan korban yang ada, mobil GranMax tersebut melebihi kapasitas yang seharusnya dalam membawa penumpang. Hal ini dipandang sebagai salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi keseimbangan kendaraan saat kecelakaan terjadi. Proses penyelidikan masih terus berlangsung dengan mengumpulkan keterangan para saksi dan mendapatkan informasi dari ahli.
“Kelebihan kapasitas kendaraan ini bisa mempengaruhi keseimbangan kendaraan. Tapi semua itu sedang kita proses, karena tidak hanya dari olah TKP dan olah kendaraan yang rusak, juga kemudian penyidikan para saksi dan keterangan ahli akan dibutuhkan,” ungkap Aan.
Dalam hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), polisi menduga bahwa mobil GranMax bergerak dengan kecepatan yang melampaui 100 Km/jam saat kecelakaan terjadi. Hal ini didukung dengan tidak adanya jejak pengereman yang terlihat di lokasi kejadian.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga mengungkapkan temuan 2 kartu tanda penduduk (KTP) dari 12 korban kecelakaan. Hal ini memunculkan informasi bahwa korban berasal dari Ciamis dan Bogor, yang kemudian telah dihubungi oleh pihak kepolisian.
Kecelakaan maut ini menjadi peringatan penting akan pentingnya kepatuhan terhadap kapasitas dan batasan kendaraan dalam mengangkut penumpang. Penyelidikan yang dilakukan polisi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab pasti dan tanggung jawab terkait kecelakaan ini.
(K/09)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL