Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Aksi solidaritas yang dipimpin oleh Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya, atau yang akrab disapa Opan, telah mengguncang kantor Administrasi Walikota Jakarta Utara pada Kamis, 21 Maret 2024.
Aksi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap dugaan tindak pidana persekusi, penghinaan terhadap profesi wartawan, dan ancaman nyawa yang dialami oleh dua wartawan pada Jumat, 18 Maret 2024, di Aula Masjid Walikota Jakarta Utara. Insiden tersebut diduga dilakukan oleh oknum Ajudan Walikota bernama Indra.
Ratusan massa dari berbagai tingkat pengurus DPP, Koordinator Wilayah, serta wartawan dari berbagai media turut serta dalam aksi tersebut. Mereka menuntut keadilan dan pertanggungjawaban dari Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, atas tindakan yang dilakukan oleh ajudannya.
Dalam aksi tersebut, para peserta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Selain menyerukan keadilan, mereka juga meminta pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku.
Opan menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kekerasan, pelecehan profesi, dan ancaman terhadap jurnalis. Komitmen mereka adalah terus memperjuangkan kebebasan pers dan menjaga integritas profesi jurnalistik sebagai pilar keempat demokrasi.
Lebih lanjut, Opan menekankan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang, di manapun jurnalis berada. Ia menyadari pentingnya peran jurnalis dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Dalam aksi solidaritas FWJ Indonesia, massa yang hadir terdiri dari berbagai gabungan wartawan, organisasi wartawan, lembaga kontrol sosial, dan pendampingan advokat. Mereka menuntut tegaknya hukum yang berkeadilan dan mendesak agar oknum Ajudan Walikota segera diproses hukum sesuai dengan hukum pidana KUHP.
Tak hanya itu, Opan juga mendesak Mendagri untuk mencopot Ali Maulana Hakim dari jabatannya sebagai Walikota Jakarta Utara. Aksi ini juga menyoroti dugaan tindak korupsi serta mendesak BPK dan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Opan menegaskan bahwa persoalan ini tidak akan berhenti hanya pada hari itu saja. Jika Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara tidak segera mengambil tindakan tegas, FWJ Indonesia mengancam akan menurunkan lebih banyak massa untuk menuntut pencopotan Ali Maulana Hakim dari jabatannya sebagai Walikota.
Aksi solidaritas ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keadilan bagi para jurnalis yang menjadi korban serta memberikan sinyal keras terhadap segala bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kebebasan pers.
(AS)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN