Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan tanggapan terkait kasus dugaan malapraktik yang menimpa seorang ibu berinisial JS (43), yang diduga menjadi korban akibat kelalaian pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Mitra Sejati, Medan.
Dalam pernyataannya, Rico menegaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan menyatakan bahwa tim dari Dinas Kesehatan Medan telah melakukan pengecekan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP).
"Saya sudah mendapatkan informasi tentang kasus ini dan saya juga sudah berbicara dengan Dinas Kesehatan. Mereka sudah menjalankan SOP-nya, namun saya meminta agar pihak rumah sakit, Mitra Sejati, melakukan konferensi pers untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi," ungkap Rico saat diwawancarai di Balai Kota Medan, Selasa (4/3/2025).
Rico berharap agar rumah sakit yang terlibat dapat mengeluarkan pernyataan resmi terkait situasi yang sebenarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Faisal Hasrimy, juga menyatakan bahwa masalah tersebut sudah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Pihaknya masih mendalami apakah ada pelanggaran etika profesi dalam pemberian pelayanan medis kepada JS, dan jika terbukti ada pelanggaran, sanksi akan diberikan.
Sementara itu, dari pihak rumah sakit, Kepala Hukum RSU Mitra Sejati, Erwinsyah Lubis, mengungkapkan bahwa masalah antara pihak rumah sakit dan keluarga JS telah diselesaikan melalui jalur perdamaian.
"Sudah berdamai kedua belah pihak," ujar Erwinsyah, meskipun ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kejadian yang sebenarnya.
Menurut pengakuan kuasa hukum JS, Hans Benny Silalahi, kejadian ini berawal ketika JS datang ke RSU Mitra Sejati pada Minggu (23/2/2025) untuk mengobati jari telunjuk kaki kanan yang terluka akibat tertusuk paku.
Setelah pemeriksaan, dokter menyarankan agar JS dirawat inap untuk menjalani operasi pada jari-jari kaki yang terluka.
Pada keesokan harinya, suami JS menandatangani dua dokumen persetujuan, yaitu untuk pembiusan dan operasi jari kaki.
Namun, saat keluarga JS menunggu di luar ruang operasi, mereka terkejut mengetahui bahwa yang dioperasi bukan jari kaki, melainkan kaki kanan JS yang diamputasi hingga bagian betis.
Hal ini memicu kebingungan dan rasa tidak terima dari keluarga, yang merasa bahwa amputasi tersebut dilakukan tanpa persetujuan mereka.
Tidak terima dengan kejadian tersebut, suami JS kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polda Sumut, dan kuasa hukum JS berharap agar kliennya mendapatkan keadilan atas kejadian ini.
Hans Benny Silalahi menambahkan bahwa mereka berencana untuk melaporkan masalah ini ke Mabes Polri, Kementerian Kesehatan, dan DPR RI untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik, mengingat dugaan kelalaian yang terjadi di rumah sakit serta dampak psikologis yang ditanggung oleh korban dan keluarga.
Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, sementara pihak keluarga berharap agar pihak yang bertanggung jawab dapat segera diproses secara hukum.
(km/p)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL