Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
DELI SERDANG– Pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, yang menyebut Deli Serdang sebagai "Kabupaten Nahdliyin" saat menghadapi aksi unjuk rasa dari massa Al-Washliyah menuai sorotan tajam publik dan memicu polemik di media sosial.
Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video yang kini beredar luas.
Lom Lom menyampaikan hal tersebut ketika massa dari Al-Washliyah melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (26/5/2025), terkait polemik bangunan Pemkab yang diduga berdiri di atas tanah milik Al-Washliyah.
"Ini adalah Kabupaten Nahdliyin, saudara-saudara. Kalau saudara adalah Al-Washliyah, silakan baca ini Kabupaten Nahdliyin," ujar Lom Lom dalam video tersebut.
Lom Lom menjelaskan bahwa pernyataannya bukan bermaksud membandingkan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan Al-Washliyah.
Ia berdalih bahwa ucapannya muncul karena massa aksi bertindak tidak tertib.
"Itu kan anak-anak Al-Washliyah datangnya tidak beradab, brutal. Makanya saya bilang, ini daerah yang banyak melahirkan Nahdliyin. Kalau mau bicara soal Al-Washliyah, ya harus beradab," ujar Lom Lom.
Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut disertai tindakan anarkis, termasuk pelemparan dan perusakan pagar kantor bupati.
Berbeda dengan pernyataan Lom Lom, Ketua Ikatan Sarjana Al-Washliyah Sumut, Abdul Thaib Siahaan, menilai Wakil Bupati justru sebagai pemicu emosi massa.
"Awalnya damai, tapi Wakil Bupati memancing emosi. Bahkan ASN ikut memprovokasi. Itu yang menyebabkan pagar roboh dan massa melempar botol minuman plastik," ujar Abdul.
Meski tidak ada korban dalam insiden tersebut, suasana sempat memanas di lokasi aksi.
Massa menuntut kejelasan dan penyelesaian soal tanah yang mereka klaim milik Al-Washliyah, yang kini dibangun oleh Pemkab Deli Serdang.
Aksi dan pernyataan Wakil Bupati kini menjadi sorotan, memunculkan kekhawatiran tentang tensi antar-organisasi masyarakat Islam.
Sejumlah tokoh meminta agar kedua belah pihak menempuh jalur dialog dan tidak memperkeruh suasana.*
(d/a008)
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL