Evakuasi Lambat Pendaki Brasil di Rinjani, DPR Desak Pembaruan SOP SAR

MATARAM — Tragedi meninggalnya pendaki asal Brasil, Juliana Marins, di kawasan Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi.

Ia menilai insiden ini sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pencarian dan penyelamatan, khususnya oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

"Ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang," ujar Abdul Hadi di Mataram, Kamis (26/6/2025).

Politisi asal Lombok itu menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Juliana Marins, yang terjatuh ke dalam jurang sedalam 600 meter di Gunung Rinjani.

Ia menyoroti keterlambatan proses evakuasi yang memakan waktu hingga tiga hari sejak korban pertama kali mengirimkan sinyal darurat.

"Publik berhak mempertanyakan lambatnya evakuasi ini. Dalam kondisi kritis, korban sempat memberi sinyal, tapi baru bisa dijangkau tiga hari kemudian. Ini harus jadi pembelajaran serius," tegasnya.

Meski begitu, Abdul Hadi tetap mengapresiasi kerja keras tim SAR gabungan yang menghadapi medan ekstrem, kabut tebal, serta lokasi korban yang sangat sulit dijangkau.

Namun ia menekankan perlunya evaluasi mendasar terhadap standar operasional prosedur (SOP) tanggap darurat di kawasan pegunungan dan taman nasional.

"Sudah saatnya kita memperbarui SOP evakuasi. Latihan rutin serta pelibatan komunitas lokal harus diperkuat agar respon lebih cepat dan tepat," imbuhnya.

Abdul Hadi juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kapasitas dan teknologi Basarnas.

Pengadaan drone pencari panas, drone pengangkut logistik, serta kewajiban membawa GPS tracker atau emergency beacon bagi pendaki, terutama wisatawan asing, menjadi hal yang mendesak.

"Dengan begitu, upaya evakuasi bisa berlangsung lebih cepat dan akurat," kata Hadi.

Lebih lanjut, ia mengusulkan pembentukan pusat komando terpadu dalam situasi darurat yang melibatkan Basarnas, Taman Nasional, TNI, Polri, BPBD, dan komunitas lokal, dengan sistem koordinasi berbasis data real-time.

"Tragedi ini bukan hanya duka bagi keluarga korban, tapi juga peringatan keras bagi sistem kita untuk berbenah," tutup Abdul Hadi.*

(at/a008)