KPK Panggil 7 ASN dalam Kasus Korupsi Bupati Pekalongan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan
HUKUM DAN KRIMINAL
ROKAN HULU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, memaksa Pemerintah Daerah untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar mulai dari jenjang PAUD hingga SMP.
Namun, hingga kini, Dinas Kesehatan Provinsi Riau belum terlihat hadir di lapangan untuk mendirikan posko kesehatan atau melakukan pemeriksaan bagi warga terdampak.
Wakil Bupati Rokan Hulu, Syafarudin Poti, mengatakan bahwa keputusan meliburkan sekolah diambil sebagai langkah perlindungan terhadap anak-anak dari paparan asap pekat yang menyelimuti wilayah tersebut.
"Hari ini kondisi asap cukup parah. Untuk melindungi anak-anak, Bupati mengambil kebijakan agar sekolah dari PAUD sampai SMP diliburkan. Ada empat kecamatan terdampak parah, termasuk Rambah dan Rokan IV Koto," ujar Poti, Rabu (23/7).
Ia menyebutkan bahwa medan yang sulit di daerah perbukitan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Meski demikian, pihak pemerintah pusat dan daerah telah menurunkan bantuan, termasuk dari Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Riau.
Namun, tidak terlihat ada aksi nyata dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendirikan posko kesehatan ataupun mengirim tenaga medis. Sementara itu, pihak kabupaten melalui puskesmas sudah berupaya memberikan pelayanan dasar.
"Kita sarankan masyarakat menggunakan masker. Tapi tim Dinas Kesehatan dari provinsi belum turun. Yang dari kabupaten sudah bergerak melalui puskesmas," katanya.
Politisi PDIP itu juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap para petugas pemadam kebakaran yang saat ini bekerja di medan berat dengan paparan asap setiap hari.
"Yang lebih utama itu pemeriksaan kesehatan bagi petugas kita. Ini penting, dan jadi tanggung jawab kita bersama," tegas Poti.
Ia pun meminta agar jika terdapat indikasi pembakaran hutan secara sengaja, aparat penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap pelaku.
"Kalau ini bencana, kita berharap cepat selesai. Tapi kalau ada indikasi pembakaran, kami minta hukum ditegakkan seadil-adilnya," tutupnya.*
(d/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.100 per dolar Amerika Serikat dinilai masih berada dalam skenario yang telah disiapk
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Selasa, 7 April 2026, di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Mata uan
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyambut kebijakan pemerintah yang memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsid
EKONOMI
PIDIE JAYA Universitas Muhammadiyah Aceh bekerja sama dengan Tim Puspanita Kulim Kedah, Malaysia, menyalurkan bantuan bagi siswa SD Muham
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan 28 armada udara untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutl
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani, mendesak negaranegara yang terlibat konflik di Timur Tengah untuk segera me
INTERNASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat sertifikasi tanah milik daerah sekaligus menuntaskan aset bermasalah guna memperkua
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan peredaran vape di Indonesia.Hal ini terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI melalui Komisi XIII menggelar rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di kompleks parlemen, Senayan
NASIONAL