Mahasiswa Cipayung Plus Desak DPRD Tapsel: Copot Kapolri, Sahkan UU Rampas Aset Korupsi

TAPANULI SELATAN – Sekelompok mahasiswa dari organisasi Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Tapanuli Selatan, Senin (1/9/2025).

Massa terdiri dari perwakilan organisasi mahasiswa seperti HMI, KAHMI, IMM, HIMMAH, dan PMII.

Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan nasional dengan tertib dan menunjukkan karakter mahasiswa yang berpendidikan tinggi.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, desakan pencopotan Kapolri, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi, serta penegakan hukum tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap warga sipil, termasuk dalam insiden penggilasan pengemudi ojek daring.

Perwakilan dari HMI menegaskan bahwa suara mahasiswa adalah bagian dari hak konstitusional yang harus didengar oleh para wakil rakyat.

Sementara itu, Ketua KAHMI dengan tegas menyatakan kekecewaan atas minimnya kehadiran anggota DPRD Tapanuli Selatan.

"Kami tahu anggota DPRD Tapsel berjumlah 35 orang, namun hari ini hanya delapan yang hadir. Jika memang tidak mampu bertanggung jawab, lebih baik DPRD Tapsel dibubarkan," ujarnya dalam orasi disambut sorak dukungan dari mahasiswa lain.

Perwakilan dari IMM juga menyampaikan harapannya agar anggota DPRD yang hadir mau keluar dari gedung dan berdiri bersama mahasiswa di bawah hujan gerimis sebagai bentuk solidaritas.

Permintaan itu langsung direspons oleh para wakil rakyat yang kemudian turun ke halaman.

"Hari ini kalian bukan lagi perwakilan rakyat, tapi pembohong rakyat, jika tidak benar-benar membawa aspirasi kami," ucap orator IMM.

Para anggota DPRD kemudian diberikan kesempatan untuk menjawab langsung pertanyaan mahasiswa.

Salah satu anggota dari Fraksi Gerindra, Eddy Hasibuan, dengan lugas menyatakan komitmennya.