Mahasiswa Cipayung Plus Desak DPRD Tapsel: Copot Kapolri, Sahkan UU Rampas Aset Korupsi

TAPANULI SELATAN – Sekelompok mahasiswa dari organisasi Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Tapanuli Selatan, Senin (1/9/2025).

Massa terdiri dari perwakilan organisasi mahasiswa seperti HMI, KAHMI, IMM, HIMMAH, dan PMII.

Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan nasional dengan tertib dan menunjukkan karakter mahasiswa yang berpendidikan tinggi.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, desakan pencopotan Kapolri, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi, serta penegakan hukum tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap warga sipil, termasuk dalam insiden penggilasan pengemudi ojek daring.

Perwakilan dari HMI menegaskan bahwa suara mahasiswa adalah bagian dari hak konstitusional yang harus didengar oleh para wakil rakyat.

Sementara itu, Ketua KAHMI dengan tegas menyatakan kekecewaan atas minimnya kehadiran anggota DPRD Tapanuli Selatan.

"Kami tahu anggota DPRD Tapsel berjumlah 35 orang, namun hari ini hanya delapan yang hadir. Jika memang tidak mampu bertanggung jawab, lebih baik DPRD Tapsel dibubarkan," ujarnya dalam orasi disambut sorak dukungan dari mahasiswa lain.

Perwakilan dari IMM juga menyampaikan harapannya agar anggota DPRD yang hadir mau keluar dari gedung dan berdiri bersama mahasiswa di bawah hujan gerimis sebagai bentuk solidaritas.

Permintaan itu langsung direspons oleh para wakil rakyat yang kemudian turun ke halaman.

"Hari ini kalian bukan lagi perwakilan rakyat, tapi pembohong rakyat, jika tidak benar-benar membawa aspirasi kami," ucap orator IMM.

Para anggota DPRD kemudian diberikan kesempatan untuk menjawab langsung pertanyaan mahasiswa.

Salah satu anggota dari Fraksi Gerindra, Eddy Hasibuan, dengan lugas menyatakan komitmennya.

"Saya siap maju dan mundur demi rakyat Tapanuli Selatan," ujar Eddy disambut tepuk tangan dari peserta aksi.

Aksi damai ini juga diwarnai dengan orasi dari perwakilan mahasiswi yang menyuarakan isu-isu serupa, termasuk desakan pembubaran DPR, pencopotan Kapolri, serta pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.

"Kami perempuan juga berani bersuara untuk kebaikan negeri ini," tegasnya, mewakili suara mahasiswi peserta aksi.

Merespons tuntutan yang disampaikan, anggota DPRD Tapsel dari Fraksi PAN, Borkat Harahap, menyatakan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi mahasiswa ke forum resmi DPRD dan meneruskannya ke pemerintah pusat.

"Saya juga pernah berada di posisi kalian, saya adalah mantan Sekretaris HMI. Aspirasi adik-adik akan kami bahas dalam rapat DPRD dan kami siap kawal sampai pusat," ujar Borkat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyuarakan pendapat secara tertib, serta mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan aparat keamanan dari Polri dan TNI atas dukungannya dalam menjaga ketertiban aksi.

Setelah seluruh aspirasi disampaikan dan ditanggapi, aksi ditutup dengan damai.

Para mahasiswa dan anggota DPRD, termasuk Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edy, melakukan foto bersama sebagai simbol solidaritas dan penghormatan terhadap semangat demokrasi.

Para peserta aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke tempat masing-masing.

Aksi damai ini menjadi cermin kedewasaan mahasiswa dalam menyuarakan pendapat dan menjalin komunikasi konstruktif dengan para pemangku kepentingan.*