Aksi Damai di Simalungun, Enam Tuntutan Mahasiswa Dijawab Bupati: “Butuh Waktu, Tapi Saya Bertanggung Jawab”

- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran dan terawasi.

Menanggapi tuntutan itu, Bupati Anton menegaskan komitmennya untuk merealisasikan aspirasi mahasiswa, namun meminta waktu mengingat dirinya baru menjabat beberapa bulan.

"Berikan saya waktu untuk memperbaiki jalan. Saya bertanggung jawab, tapi ini butuh proses," tegas Bupati.

Sebagai wujud keseriusan, Bupati Anton menandatangani fakta integritas yang berisi kesanggupan memenuhi tuntutan mahasiswa.

Pertemuan berakhir dengan suasana kondusif, ditandai dengan jabat tangan antara Bupati dan para mahasiswa.

Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, massa aksi bergerak menuju Gedung DPRD Simalungun.

Di hadapan legislator, mereka kembali menyuarakan tuntutan, termasuk penolakan terhadap anggaran dan tunjangan DPRD yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Mahasiswa juga mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menuntut efisiensi anggaran DPR yang disebut mencapai Rp 9,9 triliun per tahun, serta mendorong audit transparan terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, mereka menuntut reformasi institusi Polri, khususnya terhadap Kapolri dan Kapolda Sumut, yang dinilai melakukan tindakan represif dalam penanganan aksi massa di sejumlah daerah.

Seluruh rangkaian demonstrasi berjalan damai dengan pengawalan aparat keamanan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat.*