Aksi Damai di Simalungun, Enam Tuntutan Mahasiswa Dijawab Bupati: “Butuh Waktu, Tapi Saya Bertanggung Jawab”

SIMALUNGUN – Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Panca Budi (PB) Perdagangan disambut langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, di Kantor Bupati, Pamatang Raya, Selasa (2/9/2025).

Dalam momentum tersebut, Bupati Anton tampil mengenakan busana adat Simalungun lengkap dan menerima mahasiswa dengan penuh keramahan.

Bahkan, ia mengajak massa aksi untuk berdialog langsung di ruang Kantor Bupati sebagai bentuk keterbukaan dan penghargaan terhadap aspirasi publik.

"Silakan masuk, mari kita berdialog. Saya percaya dan tulus menerima aspirasi adik-adik mahasiswa," ujar Bupati.

Turut hadir mendampingi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Danrem 022 Pantai Timur, Sekda Mixnon Andreas Simamora, serta sejumlah pejabat tinggi pratama Pemkab Simalungun.

Enam Tuntutan Mahasiswa

Koordinator aksi, Rifky, menyampaikan enam poin tuntutan utama kepada Bupati, yakni:

- Transparansi realisasi janji kampanye dengan laporan terbuka kepada publik.

- Penyediaan wadah nyata bagi anak muda kreatif, mulai dari pelatihan, akses modal, hingga ruang berkarya.

- Perbaikan infrastruktur jalan strategis, terutama akses menuju Danau Toba dan antarwilayah.

- Peningkatan kesejahteraan guru honorer, termasuk kepastian gaji tepat waktu dan percepatan pengangkatan menjadi ASN/PPPK.

- Revitalisasi perpustakaan daerah secara menyeluruh.

- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran dan terawasi.

Menanggapi tuntutan itu, Bupati Anton menegaskan komitmennya untuk merealisasikan aspirasi mahasiswa, namun meminta waktu mengingat dirinya baru menjabat beberapa bulan.

"Berikan saya waktu untuk memperbaiki jalan. Saya bertanggung jawab, tapi ini butuh proses," tegas Bupati.

Sebagai wujud keseriusan, Bupati Anton menandatangani fakta integritas yang berisi kesanggupan memenuhi tuntutan mahasiswa.

Pertemuan berakhir dengan suasana kondusif, ditandai dengan jabat tangan antara Bupati dan para mahasiswa.

Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, massa aksi bergerak menuju Gedung DPRD Simalungun.

Di hadapan legislator, mereka kembali menyuarakan tuntutan, termasuk penolakan terhadap anggaran dan tunjangan DPRD yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Mahasiswa juga mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menuntut efisiensi anggaran DPR yang disebut mencapai Rp 9,9 triliun per tahun, serta mendorong audit transparan terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, mereka menuntut reformasi institusi Polri, khususnya terhadap Kapolri dan Kapolda Sumut, yang dinilai melakukan tindakan represif dalam penanganan aksi massa di sejumlah daerah.

Seluruh rangkaian demonstrasi berjalan damai dengan pengawalan aparat keamanan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat.*