Jenguk Sakinah, Ibu Wali Kota Binjai: Jangan Patah Semangat, Pemko Siap Bantu Pengobatan
BINJAI Ibu Wali Kota Binjai mengunjungi langsung Sakinah, warga yang disebut menderita penyakit Chanio, di kediamannya pada Jumat (25/9/20
KESEHATAN
BANDA ACEH — Kisruh pengelolaan Universitas Abulyatama (UNAYA) kembali menjadi sorotan publik.
Pemerhati pendidikan tinggi Aceh, DR. Nazrul Zaman, mendesak LLDIKTI Wilayah XIII Aceh untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk melibatkan aparat kepolisian guna mensterilkan kampus dari manajemen ilegal.
Baca Juga:Dalam keterangannya kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (22/9/2025), DR. Nazrul Zaman menegaskan bahwa permintaan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pendidikan tinggi harus dikelola sesuai dengan aturan dan mendapat izin dari negara.
"Pendidikan tinggi itu harus mengikuti tata kelola yang mendapat izin dari negara, dan dalam hal ini adalah Yayasan AbulyatamaAceh yang didirikan oleh Rusli Bintang, sesuai surat LLDIKTI Aceh No. 2738/LL13/KL.02.00/2025," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa sterilisasi manajemenkampus dari pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan sah adalah langkah penting untuk menjamin seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan tetap berada dalam koridor hukum, serta hak-hak mereka dapat dilindungi dan dipenuhi.
"Jangan sampai honor sertifikasi dosen tidak bisa dibayar, ijazah alumni tidak bisa dibuat, KUM dosen tidak bisa diajukan, bahkan legalisir ijazah yang mungkin dibutuhkan alumni untuk mencari kerja tidak bisa dilakukan secara legal oleh manajemen yang sah," ujar DR. Nazrul Zaman.
Ia juga menyoroti lambatnya proses pemulihan tata kelola di kampus tersebut.
Menurutnya, hampir setahun berlalu sejak penyerahan pengelolaan pendidikan di UNAYA seharusnya dilakukan kepada pihak yang legal, namun hingga kini belum terealisasi.
"Oleh karena itu, sudah sepantasnya LLDIKTI XIII, Polda Aceh, dan manajemen yang sah segera mengambil langkah hukum untuk memaksa manajemen ilegal di UNAYA saat ini keluar dari kampus," tegasnya.
Baca Juga:Nazrul Zaman menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik tersebut.
"Negara sudah sepatutnya hadir untuk memastikan hukum masih berjalan, dan hak-hak sivitas akademika UNAYA terlindungi serta bisa dipenuhi," pungkasnya.*
BINJAI Ibu Wali Kota Binjai mengunjungi langsung Sakinah, warga yang disebut menderita penyakit Chanio, di kediamannya pada Jumat (25/9/20
KESEHATAN
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mencatat 2.334 temuan kasus HIV sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah ter
KESEHATAN
SIDIKALANG Kebakaran terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Jumat (25/9/2026) siang. Seorang anak
PERISTIWA
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mendeteksi 27 kasus yang disebut sebagai super flu atau Influenza A melalui pemantauan
KESEHATAN
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sekitar Rp824 triliun pada 2027 di tengah pembahasan program sekolah gratis. Menteri Keu
PENDIDIKAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Jumat (25/9/2026). Rupiah naik 13 poin ata
EKONOMI
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan yang mempersoalkan syarat penca
POLITIK
CIBINONG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
NASIONAL
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan perbedaan mekanisme Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memeriksa persyarat
POLITIK