BANDA ACEH — Kisruh pengelolaan Universitas Abulyatama (UNAYA) kembali menjadi sorotan publik.
Pemerhati pendidikan tinggi Aceh, DR. Nazrul Zaman, mendesak LLDIKTI Wilayah XIII Aceh untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk melibatkan aparat kepolisian guna mensterilkan kampus dari manajemen ilegal.
Baca Juga:Dalam keterangannya kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (22/9/2025), DR. Nazrul Zaman menegaskan bahwa permintaan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pendidikan tinggi harus dikelola sesuai dengan aturan dan mendapat izin dari negara.
"Pendidikan tinggi itu harus mengikuti tata kelola yang mendapat izin dari negara, dan dalam hal ini adalah Yayasan AbulyatamaAceh yang didirikan oleh Rusli Bintang, sesuai surat LLDIKTI Aceh No. 2738/LL13/KL.02.00/2025," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa sterilisasi manajemenkampus dari pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan sah adalah langkah penting untuk menjamin seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan tetap berada dalam koridor hukum, serta hak-hak mereka dapat dilindungi dan dipenuhi.
"Jangan sampai honor sertifikasi dosen tidak bisa dibayar, ijazah alumni tidak bisa dibuat, KUM dosen tidak bisa diajukan, bahkan legalisir ijazah yang mungkin dibutuhkan alumni untuk mencari kerja tidak bisa dilakukan secara legal oleh manajemen yang sah," ujar DR. Nazrul Zaman.
Ia juga menyoroti lambatnya proses pemulihan tata kelola di kampus tersebut.
Menurutnya, hampir setahun berlalu sejak penyerahan pengelolaan pendidikan di UNAYA seharusnya dilakukan kepada pihak yang legal, namun hingga kini belum terealisasi.
"Oleh karena itu, sudah sepantasnya LLDIKTI XIII, Polda Aceh, dan manajemen yang sah segera mengambil langkah hukum untuk memaksa manajemen ilegal di UNAYA saat ini keluar dari kampus," tegasnya.
Baca Juga:Nazrul Zaman menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik tersebut.
"Negara sudah sepatutnya hadir untuk memastikan hukum masih berjalan, dan hak-hak sivitas akademika UNAYA terlindungi serta bisa dipenuhi," pungkasnya.*
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
