KPK Tetapkan Kepala Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Tersangka Baru Kasus Suap Ditjen Bea Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Korlantas Polri menegaskan tilang elektronik tetap berlaku meski pengendara menutup pelat nomor. Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Agus Suryonugroho menegaskan penegakan hukum lalu lintas dilakukan melalui tiga cara: tilang elektronik (ETLE), tilang manual, hingga teguran.
"(Penegakan hukum melalui ETLE 95%, itu kita utamakan, karena kita harus lompat dengan kondisi yang digital. Tilang itu hanya 5%," ujar Irjen Agus saat ditemui di Lapangan Korlantas Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
Irjen Agus menambahkan, pengendara yang menutup pelat nomor tetap bisa dikenakan tilang. "Cara kerja ETLE tidak bisa sampai ke sana, tapi masih ada tilang, masih ada teguran," jelasnya.Baca Juga:
Meski menegaskan penegakan hukum, Agus menekankan pendekatan preventif lebih diutamakan melalui program Polantas Menyapa. Menurutnya, teguran dan edukasi menjadi prioritas dibandingkan penilangan.
"Jadi kita tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Ditegur atau mungkin tidak ada penegakan hukum tetapi semuanya tertib. ETLE-nya juga tidak terlalu kerja optimal nggak ada masalah, yang penting selamat di jalan," imbuhnya.
Selain itu, Korlantas juga terus mengembangkan berbagai jenis ETLE, termasuk ETLE handheld, alat portable yang memungkinkan petugas menangkap pelanggaran di lokasi yang sulit dijangkau sistem ETLE biasa. "Kalau kami mengedepankan teguran saja. 'Mbak hati-hati, lengkapi kendaraan, semuanya untuk keselamatan'," pungkas Agus.
Penegakan hukum yang kombinatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan disiplin berlalu lintas, tetapi juga menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas di jalan raya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Taufan Agung Ginting, mendukung langkah sejumlah senior partai yang berencana menem
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan stok beras di gudang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ma
EKONOMI
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelura
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Rua
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Eko, menyampaikan
POLITIK
TAPTENG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Badan Nasional Penanggulangan B
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menargetkan pembangunan puluhan ribu hu
NASIONAL