Gubernur Bobby Nasution Dukung Penuh Pelaksanaan Sinode HKI ke-65 di Sumut
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan komitmen dan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mendukung serta me
Nasional
PEKANBARU— Anak-anak sekolah di Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, hingga kini belum merasakan manfaat dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Padahal, program nasional tersebut telah mulai berjalan sejak Januari 2025 dengan tujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak di seluruh Indonesia.
Kepala Desa Kepau Baru, Acat, mengatakan bahwa pelaksanaan program MBG di wilayahnya belum terealisasi lantaran terkendala sarana dapur yang belum tersedia.Baca Juga:
"Program MBG belum dirasakan anak-anak sekolah di desa kami," ujar Acat melalui sambungan telepon, Selasa (14/10/2025) pagi.
Menurut Acat, meski belum berjalan, pembahasan teknis program tersebut telah dilakukan bersama pihak kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya. Ia berharap proses pembangunan dapur MBG dapat segera dimulai agar anak-anak desa Kepau Baru bisa menikmati manfaat program sebelum akhir tahun.
"Masih menunggu perintah untuk membuat dapur. Mungkin dalam bulan ini sudah mulai dibangun dan Desember nanti semua sekolah bisa dapat MBG," jelasnya.
Sebagai kepala desa, Acat menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program ini dan siap membantu penuh prosesnya di lapangan. Ia menilai program MBG sangat penting untuk mendukung gizi anak-anak desa yang kerap berangkat sekolah tanpa sarapan.
"Anak-anak di sini banyak yang tidak sarapan, hanya diberi uang jajan oleh orangtuanya. Jadi kami sangat berharap program ini segera terealisasi," tambahnya.
Terkait pasokan bahan makanan, Acat memastikan tidak ada kendala karena Desa Kepau Baru memiliki akses ke pasar Selat Panjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Untuk suplai bahan dasar tidak ada kendala, akses ke Selat Panjang sudah lancar," ujarnya.
Desa Kepau Baru sendiri memiliki tiga jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, dengan ratusan siswa yang diharapkan dapat menjadi penerima manfaat program MBG.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan serta konsentrasi belajar anak di sekolah.
Namun, di sejumlah daerah seperti Kepulauan Meranti, pelaksanaannya masih menghadapi kendala infrastruktur dapur dan teknis distribusi.
Acat berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera menyelesaikan kendala tersebut agar anak-anak di desanya tidak lagi menjadi penonton dari program gizi nasional yang seharusnya mereka nikmati.
"Kami siap mendukung, asal ada petunjuk dan fasilitasnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat anak-anak kami bisa ikut merasakan makanan bergizi dari program ini," pungkasnya.*
(kp/mt)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan komitmen dan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mendukung serta me
Nasional
NUNUKAN PT Pertamina EP (PEP) Tarakan Field terus menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Tanggung Jawab S
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 20202024, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan pentingnya membentuk gene
Ekonomi
TAPTENG Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, kembali menjadi sorotan publik. adsenseKeluhan
Kesehatan
BANDA ACEH Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet binaraga Indonesia, Letnan Dua (Letda) Infanteri Andri Yanto, yang sukses mera
Olahraga
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk terlibat aktif dalam proses perdamaian di kawasan Timur Tengah, te
Nasional
BOGOR Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto karena realisasi Program Makan
Kesehatan
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan peringatan keras kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar memastikan pelaksanaan
Nasional
JAKARTA Pemerintah resmi mengundangkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 200
Pendidikan
JAKARTA Pemerintah akan mulai mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat mulai t
Ekonomi