Silaturahmi Idul Fitri, Wali Kota Tanjungbalai Kunjungi Kantor Pengadilan Agama
DISKOMINFO Momen Suasana Idul Fitri 1447 Hijriah masih terasa, hal ini terlihat saat Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan
PEMERINTAHAN
BANDUNG – Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman anggota DPR RI Atalia Praratya di kawasan Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pada Selasa (14/10/2025) sore.
Kedatangan mereka merupakan bentuk protes atas pernyataan Atalia terkait wacana penggunaan dana APBN untuk perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, yang beberapa waktu lalu mengalami insiden bangunan ambruk dan menewaskan sejumlah santri.
Koordinator FSN Bandung Raya, Riki Ramdan Fadillah, menyebut pernyataan Atalia dianggap melukai hati komunitas pesantren di seluruh Indonesia.Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam sejarah bangsa dan pembangunan nilai-nilai kebangsaan.
"Kami ingin sampaikan bahwa seluruh santri ini merasakan rasa sakit atas perkataan Atalia Praratya sebagai anggota DPR terhadap Ponpes Al-Khoziny. Seenaknya mereka yang ada di kekuasaan membentuk opini, mengatur aturan, dan mengecilkan pesantren," ujar Riki di hadapan massa aksi.
Lebih lanjut, Riki mengatakan, jika para kiai tidak dihargai, maka para santri siap turun ke jalan untuk membela marwah pesantren.
"Apabila Atalia tidak memohon maaf atas pernyataannya, maka jangan salahkan kami akan turun ke jalan menegakkan muruah pesantren," tegasnya.
Sebelumnya, Atalia Praratya yang kini menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, menyuarakan perlunya kajian ulang atas usulan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan infrastruktur Ponpes Al-Khoziny.
"Usulan penggunaan APBN harus dikaji ulang dengan cermat dan serius sambil memastikan proses hukum berjalan serta kebijakan ke depan lebih adil, transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Atalia dalam pernyataannya.
Pernyataan tersebut memicu respons dari komunitas santri yang menganggap sikap itu tidak sensitif terhadap korban dan keluarga yang terdampak tragedi.
Dalam aksinya, Forum Santri Nusantara Bandung Raya menyampaikan dua tuntutan utama.
Pertama, mereka mendesak Atalia untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik, khususnya komunitas pesantren dan keluarga korban tragedi Al-Khoziny.
Kedua, mereka meminta Komisi VIII DPR untuk segera merancang kebijakan nasional terkait keselamatan bangunan pondok pesantren.
Kebijakan tersebut diharapkan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Kami ingin ada tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang, tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren," tambah Riki.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Atalia Praratya terkait aksi tersebut.*
(bs/a008)
DISKOMINFO Momen Suasana Idul Fitri 1447 Hijriah masih terasa, hal ini terlihat saat Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan
PEMERINTAHAN
MEDAN Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupa
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah aktivis yang mengadvokasi kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus mengaku mengalami intimidasi dan ancaman. Te
NASIONAL
TABANAN Organisasi Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Pancaka Tirt
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menginstruksikan jajarannya untuk mengawal pelaksanaan 38 Proyek Strategis Nasiona
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengusaha rokok asal Jawa Timur, Martinus Suparman, sebagai saksi dalam kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu, terdakwa dalam kasus dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat mengungkapkan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam
POLITIK
MANADO Perayaan Paskah Nasional 2026 akan digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada 79 April mendatang. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin
PEMERINTAHAN